PONTIANAK, Kali pertamanya, Aliansi Wartawan Kriminal Pontianak atau Awak Pontianak menggelar diskusi publik dengan tema ‘Pontianak Darurat Kasus Seksual Terhadap Anak’.
Kegiatan yang digelar pada jumat (27/10/23) di Hotel Aston Pontianak ini akan menghadirkan sejumah narasumber yakni Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, Kapolresta Pontianak Kota, Kombes Pol Adhe Hariadi, Kajari Pontianak, Yulius Sigit Kristanto, Anggota Komisi IV DPRD Kota Pontianak, Zulfydar Zaidar Mochtar.
Selain itu, hadir pula sejumah penyangga dari lembaga perlindungan anak, pemerhati anak serta dihadiri pula para siswa dan mahasiswa.
Ketua Awak Pontianak, Adong Eko mengatakan, terselenggara dialog publik ‘Pontianak Darurat Kasus Seksual Anak’ berangkat dari maraknya kasus seksual anak yang terjadi di Kota Pontianak. Kasus tersebut menjadi perhatian para wartawan yang tergabung dalam Awak.
“Kita menyaksikan banyak sekali kasus anak yang terjadi di Kota ini. Misalnya anak terlibat prostitusi, mereka diamankan KPPAD di penginapan dan hotel,” terang Adong Eko.
Adong mengatakan pelaku kejahatan seksual anak ini melibatkan orang terdekat. Misalnya ayah kandung, ayah tiri bahkan juga pendidik yang bertugas sebagai pelindung. Karena itulah, harus ada upaya mitigasi menekan kasus anak.
“Kami melihat kasus seksual anak ini tidak boleh dipandang sebelah mata, karena ada masa depan yang panjang mereka pertaruhkan,” terangnya.
Melalui dikusi ini, pihaknya ingin membuka sudut pandang semua pihak, bagaimana punya gagasan dan komitmen bersama untuk melindungi anak di Kota Pontianak sesuai kewenangan masing-masing institusi. Upaya perlindungan ini pun kata dia, tak lepas dari penegakan hukum yang tegas.
“Untuk itu kita juga berharap, aparat penegak hukum mampu memberi proses hukum yang serius sehingga memberi efek jera bagi pelaku yang mengintai anak dan mereka akhirnya berpikir ulang untuk melakukan kejahatan,” terangnya.
Disamping itu, usai diskusi ini juga digelar penandatanganan komitmen bersama untuk menjadikan Kota Pontianak menjadi Kota yang ramah anak dan status Kota Layak Anak diharapkan tidak hanya sebuah status.(Tim)
