TKPPONTIANAK – Disampaikan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sejak per 31 Januari 2024 Jumlah utang pemerintah kini mencapai Rp 8.253,09 triliun.

Utang ini tercatat naik dari Desember 2023 yaitu sebesar Rp 8.144,69 triliun. Dengan jumlah utang ini, maka rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) 38,75 persen. Namun, Rasio utang ini dianggap masih di bawah batas aman 60 persen PDB, ini Sesuai UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara, serta lebih baik dari yang telah ditetapkan melalui Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah 2024-2027 di kisaran 40 persen.

Baca juga : Prabowo Terima Kenaikan Pangkat Kehormatan Dari Jokowi

Dikutip dari Buku APBN KiTA edisi Februari, ditinjau dari posisi utang pemerintah yang outstanding, jumlah utang pemerintah per akhir Januari 2024 tercatat Rp 8.253,09 triliun dengan rasio utang terhadap PDB 38,75 persen.

Utang Pemerintah sendiri terbagi menjadi dua yakni dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) dan pinjaman untuk utang yang berasal dari SBN tercatat sebesar 88,19 persen, dan pinjaman sebesar 11,81 persen.

Baca juga : Pemungutan Suara Ulang Bisa Terjadi, Berikut Syarat Dan Prosedurnya

Jika dirinci, utang dalam bentuk SBN tercatat sebesar Rp 7.278,03 triliun, yang terdiri dari SBN Domestik Rp 5.873,38 triliun dan SBN valuta asing sebesar Rp 1.404,65 triliun.

Sedangkan utang dalam bentuk pinjaman sebesar Rp 975,06 triliun, yang mana terdiri dari pinjaman dalam negeri Rp 36,23 triliun dan pinjaman luar negeri Rp 938,83 triliun. Dijelaskan dalam Buku tersebut, Mayoritas utang pemerintah berasal dari utang dalam negeri dengan proporsi 71,60 persen.

Baca juga : Viral!! Video Aliran Sesat Hebohkan Media Sosial

Didalam buku tersebut juga ditegaskan, Pemerintah konsisten mengelola utang secara cermat dan terukur dengan menjaga risiko suku bunga, mata uang, likuiditas, dan jatuh tempo yang optimal. (Gun)