TKPPONTIANAK – Kelompok kerja (Pokja) Rumah Demokrasi menyoroti penurunan partisipasi pemilih pada pilkada serentak 2024 di Kalbar. Ketua Litbang Pokja Rumah Demokrasi M.Wawan Gunawan mengungkapkan, dihampir semua daerah di Kalbar mengalami tren penurunan partisipasi pemilih.
“Ini menjadi catatan tersendiri bagi kita bahwasanya pelaksanaan pilkada ini adalah hajat hidup orang banyak berkaitan dengan sirkulasi kepemimpinan lima tahunan, sebisa mungkin seharusnya partisipasi masyarakat dalam memilih ini haruslah lebih tinggi,” ucapnya saat ditemui, Rabu (4/12) sore.
Menurutnya secara teknis pelaksanaan pilkada di Kalbar sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyelenggaraan sudah cukup baik dari sisi KPU maupun Bawaslu, hanya saja pihaknya masih menemukan beberapa tempat yang memiliki kendala seperti pelaksanaan yang masih menggunakan pencoblosan dan rentang waktu yang terbilang cukup singkat.
“Ini tentang rentang waktunya itu cukup singkat, masyarakat kita di daerah dihari pilkada itu mereka lagi bekerja dan lain sebagainya. Tapi ada antrian begitu panjang ini menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat. Artinya kita perlu sistem yang baik nanti dalam tata kelola saat hari pencoblosan supaya pengantrianya tidak terlalu panjang,”ungkapnya.
Menurutnya lagi, dilihat dari sisi pengawasan, masih terdengar isu yang berkaitan dengan praktik politik uang dan lain sebagainya, meski belum bisa kita buktikan secara kuantitatif karena tidak ada tangkap tangan dan lainnya.
Dikatakannya, penurunan partisipasi pemilih di beberapa tempat kemungkinan besar adalah masyarakat yang terkendala datang ke TPS.
“Masyarakat kita itu punya kendala untuk datang ke tpsnya masing-masing, apakah ini bekaitan dengan sosialisasinya kurang masif atau bagaimana itu masih kita kaji lebih dalam. Karena pada dasarnya pilkada serentak, semua sudah menyorotinya kesana, sosialisasi itu seharusnya sudah maksimal, hanya saja mungkin ada teknis-teknis tertentu yang dia tidak sampai kemasyarakat,”jelasnya.
Di sisi lain pihaknya juga menyoti kemungkinan ada program dari pasangan calon yang tidak sampai kepada masyarakat.
“Visi misinya tidak sampai kemasyarakat, mereka tidak datang berkampaye ketempat tempat tertentu sehingga menyebabkan masyarakat kita enggan untuk datang memilih ke tps, karena beranggapan calonnya tidak dikenal, calonnya tidak tahu dan mereka tidak mengetahui program dan visi misinya,” ujarnya.
Dalam hal ini Wawan melihat kpu tidak bisa bekerja sendiri, kpu harus banyak melibatkan banyak pihak, melibatkan media melibatkan teman teman organisasi, tokoh masyarakat dan melibatkan anak anak muda yang di daerah-daerah.
“Nah hari ini yang dilakukan kpu, mohon maaf kita lihat cukup monoton, hanya berkaitan dengan sosialisasi yang dilakukan oleh kpu mengundang ke hotel-hotel dan lain sebagainya. Itupun undangannya masih sama dengan undangan sebelumnya, orangnya kemungkinan masih sama dengan sebelumnya. Ini menurut kita perlu menjadi evaluasi bagi kita bahwasanya melibatkan anak-anak muda bahkan hingga kedesa itu penting untuk memgkatkan partisapasi pemilih, di daerah-daerah dipedalaman sana, justru anak anak mudanya tidak dilibatkan dalam sosialisasi, walaupun mereka dilbatkan sebagai penyelenggara, itupun karena mereka mendaftar sebagai penyelengara,”tutupnya. (Gun)
