PONTIANAK – Pangeran Sri Negara Kesultanan Pontianak, Syarif Machmud Alkadrie, menghimbau masyarakat Kota Pontianak agar tidak resah dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Memasuki tahun 2025, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memastikan tidak ada kenaikan tarif untuk Pajak Kendaraan 2025 Kalbar. Kebijakan ini diambil untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang dinamis. Anggota DPD RI asal Kalbar, Syarif Machmud Alkadrie, menyambut baik keputusan ini dan mengajak seluruh masyarakat untuk tetap taat memenuhi kewajiban pajaknya.
Menurut Sy. Machmud Alkadrie, kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan daerah. “Dana yang terkumpul dari pajak ini akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur, seperti perbaikan jalan, jembatan, serta peningkatan layanan publik lainnya di seluruh Kalimantan Barat,” ujarnya saat dihubungi pada Jumat (19/7/2025). Ia menekankan bahwa tarif yang tidak naik seharusnya menjadi stimulus bagi warga untuk tidak menunda pembayaran.
Kebijakan Pajak Kendaraan 2025 Kalbar yang tetap ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi warga. Pemerintah daerah juga terus berupaya memberikan kemudahan layanan pembayaran, misalnya melalui aplikasi Samsat Digital Nasional (SIGNAL) atau gerai-gerai samsat yang tersebar di berbagai kabupaten/kota. Kemudahan ini bertujuan untuk meningkatkan angka kepatuhan wajib pajak di Kalbar.
Dengan demikian, Sy. Machmud Alkadrie berharap kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak terus meningkat. “Mari kita bersama-sama membangun Kalbar dengan menjadi warga negara yang taat pajak. Manfaatkan kebijakan tarif yang tidak naik ini dengan membayar pajak kendaraan Anda tepat waktu,” tutupnya. Kepatuhan Anda adalah kontribusi nyata bagi kemajuan daerah kita.
