PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menyoroti rendahnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) provinsinya yang saat ini berada di peringkat ke-30 dari 38 provinsi di Indonesia. Hal ini disampaikannya dalam sebuah Acara Puncak Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK Ke-53 dan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XXII Tingkat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 di Aula Besar Kantor Bupati Landak, Jumat (25/7/2025).
“IPM kita sekarang berada di urutan ke-30 dari 38 provinsi. Artinya, kita termasuk delapan provinsi dengan IPM terendah di Indonesia,” ujarnya.
Ria Norsan menargetkan agar dalam lima tahun ke depan, Kalbar dapat menembus peringkat 15 besar secara nasional. Ia menyebut bahwa untuk mewujudkan hal ini, dibutuhkan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk peran aktif dari kader PKK di seluruh wilayah Kalimantan Barat.
“IPM itu tidak hanya soal angka, tapi mencerminkan kondisi pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan tingkat kemiskinan masyarakat. Maka saya harap ibu-ibu PKK bisa bersinergi membantu pemerintah meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” katanya.
Dalam upaya peningkatan IPM, Gubernur Norsan menyoroti angka stunting yang sempat turun dari 29,7% menjadi 27,9%, namun kembali mengalami kenaikan. Ia mendorong kepala daerah untuk fokus menekan angka stunting melalui program-program pemberdayaan masyarakat dan revitalisasi posyandu.
Norsan juga menyebutkan bahwa sektor pendidikan menjadi salah satu tantangan besar di Kalimantan Barat. Berdasarkan data yang dimilikinya, sekitar 25% masyarakat Kalbar belum menamatkan pendidikan tingkat SMA.
“Masyarakat kita banyak yang berhenti sekolah setelah SMP. Karena itu, saya luncurkan program pembebasan biaya SPP bagi siswa SMA swasta, terutama bagi sekolah dengan jumlah siswa di bawah 200 orang dan dari keluarga tidak mampu,” jelasnya.
Ia menambahkan, program ini telah diluncurkan dan diharapkan dapat diperluas secara penuh pada tahun 2026.
Tak hanya itu, Ria Norsan juga meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengaktifkan kembali program pendidikan nonformal seperti Paket A, B, dan C.
“Ini penting, terutama Paket C setara SMA. Kita bisa kumpulkan masyarakat dan datangkan guru ke daerah untuk mendukung pembelajaran secara fleksibel,” ujarnya.
PKK Didorong Aktif di Berbagai Bidang
Selain bidang pendidikan dan kesehatan, Gubernur Ria Norsan juga meminta PKK berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi keluarga dan penurunan angka kemiskinan.
“PKK adalah tulang punggung pembangunan keluarga. Jika PKK bersatu dengan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, saya yakin kita bisa wujudkan Kalimantan Barat yang lebih maju dan sejahtera,” tutupnya.
