PONTIANAK – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menyampaikan kecurigaan terhadap kemungkinan adanya selisih takaran bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Kalbar.

Menurutnya, ketidaksesuaian volume ini harus diawasi ketat karena berpotensi merugikan masyarakat dalam jumlah besar.

“Itu kan sebetulnya sekian bulan sekali sudah harus ditera, itu karena pasti dia ada selisih,” ujar Krisantus saat menghadiri Musyawarah Provinsi Luarbiasa Kadin Kalbar 2025 di Hotel Mercure Pontianak, Selasa (29/7/2025).

Krisantus meminta agar Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) yang ia sebutkan sebagai pihak berwenang melakukan pengujian takaran secara rutin di seluruh SPBU di Kalimantan Barat.

Lebih lanjut, Krisantus menegaskan bahwa jika terbukti ada pengurangan takaran yang disengaja, maka sanksi tegas harus dijatuhkan, termasuk pencabutan izin operasional SPBU tersebut.

“Kalau disengaja bisa dicabut izinnya, kecuali tidak disengaja. Tapi kan kita lihat faktornya, yang BMG itu ngertilah,” ujarnya.

Ia mengungkapkan bahwa meski selisih yang ditemukan terbilang kecil, misalnya hanya 0 koma sekian liter, jika dikalikan dengan ratusan ribu transaksi, jumlah kerugian akan menjadi signifikan.

“0, sekian kali sekian ratus ribu, bukan dikit barang. Merugikan siapa? Masyarakat.”

Selain itu, Krisantus juga menyoroti potensi praktik mafia dalam distribusi BBM dan komoditas penting lainnya seperti beras.

“Kalau ada mafia, banyak mafia, kita rugi, rakyat rugi,” tegasnya. (Ara)