PONTIANAK – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memimpin rapat koordinasi nasional penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara virtual dari Jakarta, yang diikuti oleh para kepala daerah, TNI-Polri, dan instansi terkait yang berlangsung di Ruangan DAR Kantor Gubernur, Sabtu (2/7/2025).
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menyampaikan keprihatinan mendalam atas terus berulangnya kejadian karhutla yang berdampak besar terhadap kesehatan masyarakat, lingkungan, dan ekonomi nasional.
Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ragu memberikan sanksi tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran lahan, termasuk pencabutan izin usaha dan hak guna usaha (HGU).
“Kalau perlu, kita ambil alih lahannya, kita cabut izinnya. Negara tidak boleh terus menerus dirugikan. Ini bukan soal tidak tahu, tapi soal kesengajaan,” tegas Presiden dalam rapat, Sabtu (2/8/2025).
Prabowo juga menyinggung praktik korporasi besar yang menghindari kewajiban pajak namun tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Ia menuntut semua kementerian terkait, aparat penegak hukum, dan lembaga pengawasan untuk tidak memberikan toleransi terhadap pelanggaran.
Ia menginstruksikan penguatan Satgas Darat dan Udara, termasuk peningkatan jumlah pasukan TNI, perlengkapan pemadaman, serta efektivitas operasi water bombing dan modifikasi cuaca. Ia meminta laporan rinci terkait efektivitas armada dan kesiapan peralatan yang bisa digerakkan dengan cepat ke lokasi titik api.
