PONTIANAK – Ketua Fraksi PAN DPRD Kalimantan Barat, Zulfydar Zaidar Mochtar, memberikan apresiasi atas aksi mahasiswa yang berlangsung selama dua hari terakhir di Pontianak. Ia menilai aspirasi yang disampaikan merupakan bentuk kepedulian generasi muda terhadap arah kebijakan nasional dan daerah.

“DPRD Kalbar akan meneruskan aspirasi ini kepada DPR RI. Kami pastikan suara mahasiswa tidak berhenti di daerah,” ujar Zulfydar, Sabtu (30/8/25).

Menurutnya, tuntutan mahasiswa seperti penolakan kenaikan tunjangan DPR dan dorongan pengesahan RUU Perampasan Aset merupakan isu nasional yang menjadi kewenangan DPR RI. Namun demikian, DPRD Kalbar siap menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah pusat.

Menanggapi isu lokal, Zulfydar menegaskan bahwa tidak ada kenaikan tunjangan bagi anggota DPRD Kalbar, bahkan justru sedang dilakukan langkah efisiensi anggaran.

“Justru DPRD Kalbar sedang melakukan efisiensi anggaran, tanpa mengurangi kerja untuk rakyat,” katanya.

Ia juga menyinggung ketimpangan pembangunan di Kalimantan Barat yang tak sebanding dengan kekayaan alam yang dimiliki. Kalbar, katanya, adalah produsen sawit terbesar kedua di dunia, namun Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima tidak mencerminkan kontribusi daerah.

Dalam aksi bertajuk Kalbar Bergerak, mahasiswa menyuarakan lima tuntutan:
1. Pencabutan tunjangan DPR RI yang dinilai berlebihan.
2. Pengesahan RUU Perampasan Aset.
3. Kenaikan gaji guru dan dosen.
4. Penanganan PETI (Pertambangan Emas Tanpa Izin).
5. Penghentian tindakan represif aparat terhadap demonstran.

Zulfydar menegaskan bahwa Fraksi PAN dan DPRD Kalbar akan terus mengawal kelima tuntutan tersebut dan memperjuangkannya hingga tingkat pusat.