PONTIANAK – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Barat mendirikan Posko Antisipasi Unjuk Rasa (Unras) di Halaman Kantor Gubernur Kalbar.
Langkah ini diambil guna memberikan rasa aman kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di lingkungan kantor gubernur, serta untuk mendukung upaya pengamanan selama aksi unjuk rasa berlangsung.
Ketua Satuan Tugas Informasi Bencana BPBD Kalbar, Daniel, menjelaskan bahwa posko ini dibentuk sebagai bentuk kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi gangguan keamanan atau kedaruratan saat aksi massa berlangsung.
“BPBD Provinsi Kalbar mendirikan Posko Antisipasi Unras di kompleks Kantor Gubernur Kalbar untuk memberikan rasa aman bagi ASN yang bekerja. Kehadiran kami juga untuk membackup rekan-rekan dari Polri, TNI, dan Satpol PP Provinsi Kalbar dalam menjaga keamanan aset pemerintah,” jelas Daniel, Senin (1/9/2025).
Posko tersebut dilengkapi dengan sejumlah fasilitas pendukung, di antaranya:
1. Alat Pemadam Kebakaran, untuk mengantisipasi potensi kebakaran selama aksi unjuk rasa.
2. 1 Unit Mobil Tangki, yang berfungsi mendukung operasional posko dan membantu penanganan situasi darurat.
3. 1 Unit Mobil Komando, yang digunakan untuk koordinasi dan komunikasi antara petugas keamanan dan BPBD.
4. 1 Unit Mobil Pick Up, guna mendukung mobilitas petugas serta keperluan logistik dan operasional posko.
Menurut Daniel, kehadiran posko ini merupakan bentuk sinergi antarinstansi dalam menjaga ketertiban umum dan melindungi fasilitas negara.
“Kami tidak hanya bersiaga terhadap potensi bencana alam, tetapi juga siap berkontribusi dalam situasi sosial yang berpotensi menimbulkan kerawanan. Ini bagian dari peran BPBD sebagai bagian dari unsur penanggulangan bencana, baik yang bersifat alam maupun non-alam,” tambahnya.
Diharapkan dengan keberadaan posko ini, seluruh kegiatan pemerintahan di lingkungan Kantor Gubernur Kalbar dapat tetap berjalan normal dan aman, meski di tengah situasi unjuk rasa yang sedang berlangsung.
