PONTIANAK – Ratusan mahasiswa dari berbagai organisasi di Kalimantan Barat kembali menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Provinsi Kalbar, Senin (1/9/2025) sore. Dalam aksi ini, mereka menuntut perhatian serius DPRD terhadap sejumlah isu strategis, mulai dari kenaikan tunjangan dewan, percepatan pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing, hingga penanganan masalah lingkungan.
Ketua BEM se-Kalimantan Barat sekaligus Wakil Ketua GMNI Kalbar, Sisilius Rami, menegaskan bahwa aksi ini bukan sekadar protes, tetapi dorongan nyata agar kebijakan pemerintah provinsi lebih berpihak pada masyarakat.
“Kami ingin hasil yang benar-benar didengar oleh Ketua DPRD Kalbar, khususnya terkait kebijakan kenaikan tunjangan dewan, pembangunan pelabuhan internasional, serta isu-isu pendidikan, infrastruktur, dan lingkungan,” ujarnya.
Sisilius menilai pembangunan infrastruktur strategis di Kalbar berjalan lamban, sementara potensi sumber daya alam daerah belum dioptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat.
“Kita punya batu bara, CPO, hingga bauksit, tapi pajak dan hasilnya banyak mengalir ke pusat. Pelabuhan Kijing seharusnya dipercepat agar Kalbar bisa menikmati manfaatnya,” tambahnya.
Selain isu ekonomi, mahasiswa juga menyoroti pentingnya perlindungan demokrasi dan keselamatan dalam aksi unjuk rasa. Mereka mendesak aparat kepolisian menghindari tindakan represif yang sebelumnya pernah menimbulkan korban.
“Kami tidak ingin peristiwa tertembaknya mahasiswa Polnep terulang kembali. Ruang demokrasi harus dijaga, jangan sampai ada lagi pertumpahan darah,” tegasnya.
Para mahasiswa berharap tuntutan ini menjadi perhatian serius DPRD Kalbar dan pemerintah pusat agar pembangunan di Kalbar lebih merata serta berpihak pada masyarakat.
