PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menegaskan komitmennya untuk mengurangi kegiatan seremonial yang dinilai tidak memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Gubernur Kalbar, Ria Norsan, menyampaikan bahwa kebijakan ini diambil sebagai bentuk efisiensi dan penyesuaian terhadap kondisi sosial saat ini.

“Acara-acara seremonial yang sifatnya hanya pesta atau perayaan yang tidak terlalu urgen, seperti ulang tahun atau kegiatan simbolik lainnya, akan dikurangi. Bahkan bisa ditiadakan,” kata Norsan, Rabu (3/9/2025).

Sebaliknya, kegiatan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, seperti pembagian sembako, pasar murah, dan bantuan sosial, justru akan diperkuat.

“Kalau untuk rakyat, seperti sembako, pasar murah itu harus ditingkatkan,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Norsan juga mengingatkan para pejabat agar tidak memamerkan gaya hidup mewah (flexing). Ia menyebutkan, imbauan hidup sederhana ini juga merupakan bagian dari arahan pimpinan.

“Pak mendagri selalu menekankan kepada pegawai untuk hidup sederhana dan tidak pamer. Itu yang sedang kita dorong di lingkungan Pemprov,” pungkas Norsan.

Kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang lebih efisien, merakyat, dan dekat dengan kebutuhan riil masyarakat Kalimantan Barat.