PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan bahwa tidak ada kebijakan pembatasan beras premium terutama wilayah Kalbar. Pernyataan ini disampaikan untuk meredam keresahan masyarakat terkait isu terbatasnya ketersediaan beras premium di pasaran dalam beberapa waktu terakhir.

Menurut Gubernur Norsan, kelangkaan beras premium yang terjadi bukan disebabkan oleh adanya pembatasan dari pemerintah, melainkan karena distribusi dari pihak pengusaha yang belum berjalan optimal.

“Tidak dibatasi beras premium. Yang sekarang itu dari pengusahanya belum banyak masukkan ke kita. Tapi sudah ada perintah dari Bulog bahwa kita akan masukkan beras itu kembali lewat pengusaha-pengusahanya,” ujar Norsan, Minggu (7/9/2025).

Ia menjelaskan, pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan Bulog untuk memastikan kelancaran pasokan beras premium ke Kalimantan Barat. Pengusaha-pengusaha beras juga diminta untuk segera mendistribusikan kembali beras ke pasar agar kebutuhan masyarakat terpenuhi.

Langkah ini diambil guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok, terutama menjelang masa transisi musim tanam. Pemerintah daerah juga berkomitmen untuk terus memantau distribusi agar tidak terjadi penimbunan atau permainan harga di lapangan.

Sementara itu, Bulog Kalbar disebut telah menerima instruksi untuk mengintensifkan distribusi dan menggandeng lebih banyak mitra usaha agar suplai beras, baik medium maupun premium, tetap terjaga.