KUBU RAYA – Bupati Kubu Raya, Sujiwo, meninjau langsung kondisi ruas Jalan Sungai Raya Dalam pasca terjadinya longsor yang mengakibatkan ambruknya tanah di bagian tepi jalan.
Sujiwo menyatakan kekhawatirannya jika kerusakan ini tidak segera ditangani, dapat berdampak serius terhadap infrastruktur jalan di wilayah tersebut.
“Ya, saya meninjau langsung di ruas Jalan Sungai Raya Dalam ini pasca ambrol, longsornya tanah yang di bibir jalan. Ini kalau nggak segera diatasi, kita khawatir jalan ini, aspal ini, beton ini akan patah, putus. Nah, ini yang kita khawatirkan,” ujar Sujiwo, Senin (9/9/2025).
Bupati Sujiwo menegaskan bahwa penanganan akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Ia telah menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum (PUPR) untuk segera menggelar rapat dan melakukan langkah cepat perbaikan.
“Maka akan segera kami tangani. Saya minta kepada PU, akan segera saya rapatkan. Dalam tempo yang singkat harus kita tangani,” tegasnya.
Selain penanganan darurat, Sujiwo menyebut akan dilakukan investigasi untuk mengetahui penyebab longsor. Pemerintah Kabupaten akan berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I, mengingat kondisi keretakan tanah juga terjadi di sejumlah titik sepanjang ruas jalan tersebut, termasuk di depan Pondok Pesantren Darun Najah.
“Ini menjadi persoalan yang serius untuk saya dan pemerintah yang saya pimpin,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa sebagian wilayah di ujung jalan sudah memiliki sistem pengaman (barau) yang dibangun melalui dana APBN. Oleh karena itu, ia berharap Balai Wilayah Sungai Kalimantan dapat mengalokasikan anggaran tambahan untuk perpanjangan barau hingga ke kawasan Korpri pada tahun depan.
“Pertama, ini daerah pemukiman yang sangat padat. Kedua, sungai ini memang mesti ada pembarauan karena pengguna jalannya cukup padat. Tonase kendaraan juga tidak bisa dikontrol, masih ada yang di atas 10 hingga 12 ton. Ini juga menjadi atensi kami,” jelas Sujiwo.
Ia juga menyampaikan bahwa proyek penguatan tebing sungai (barau) di sepanjang ruas tersebut kemungkinan membutuhkan anggaran lebih dari Rp30 miliar, sehingga dukungan pemerintah pusat sangat dibutuhkan.
