JAKARTA – Sebuah investigasi besar-besaran oleh Kementerian Pertanian dan Satgas Pangan mengungkap praktik manipulatif di balik distribusi beras nasional, 268 merek beras diperiksa, dan mayoritas ternyata bermasalah.
Temuan ini membuka mata publik terhadap realita pahit 85,56 persen dari beras yang beredar tak sesuai standar mutu, hampir 60 persen dijual melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET), dan 21 persen tak mencantumkan berat kemasan secara benar. Dugaan penipuan ini bukan dari pemain kecil melainkan melibatkan produsen besar dengan jaringan distribusi nasional.
Nama-nama besar seperti Wilmar Group (dengan merek Sania, Sovia, Fortune), Food Station Tjipinang Jaya, Belitang Panen Raya, dan Sentosa Utama Lestari (bagian dari Japfa Group) kini tengah dalam sorotan tajam. Keempatnya diperiksa aparat penegak hukum, menyusul laporan resmi yang dilayangkan langsung oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman kepada Kapolri dan Jaksa Agung.
“Ini bukan hanya pelanggaran dagang, ini penghianatan terhadap kepercayaan publik,” tegas Amran dalam konferensi pers, Jumat (11/7/2025).
Konsumen yang berharap kualitas setara harga, ternyata hanya menerima ilusi. Banyak di antara mereka membeli beras berharga tinggi, namun menemukan produk berkualitas rendah, bahkan tak layak konsumsi. Di tengah tekanan ekonomi yang meningkat, hal ini menjadi pukulan berat bagi masyarakat kecil.
Ironisnya, hal ini terjadi di saat produksi beras nasional justru meningkat. Menurut data FAO tahun 2025, Indonesia diperkirakan memproduksi 35,6 juta ton beras naik dari tahun sebelumnya. Namun, alih-alih menciptakan stabilitas dan swasembada, pasar justru dikacaukan oleh praktik oplosan dan manipulasi harga.
Pemeriksaan dilakukan di berbagai daerah dari Aceh hingga Jabodetabek. Satgas Pangan dan Kementan menyisir rantai distribusi, mengidentifikasi penyimpangan dari hulu ke hilir. Namun publik tetap skeptis, Akankah proses hukum berjalan transparan? Atau kasus ini hanya akan menjadi headline sesaat lalu menghilang tanpa ujung?
Skandal beras oplosan Rp99 triliun ini bukan hanya tentang uang, tapi tentang keadilan pangan, perlindungan konsumen, dan masa depan distribusi pangan nasional. Masyarakat menunggu lebih dari sekadar pernyataan, mereka menanti langkah tegas, penindakan nyata, dan reformasi menyeluruh.
