PONTIANAK – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Ia menekankan jika adanya dugaan penyimpangan dalam pengadaan bahan pangan, mulai dari markup harga hingga penggunaan bahan berkualitas rendah yang tidak memenuhi standar gizi maka langkah yang diambil menutup dapur tersebut.
Dalam hal ini, Krisantus meminta agar Badan Gizi Nasional turun langsung untuk meninjau dapur-dapur penyedia makanan dalam program MBG. Menurutnya, bila ditemukan pelanggaran serius, seperti penggunaan bahan makanan murahan yang tidak bergizi, maka izin operasional dapur tersebut harus dicabut.
“Pelaksanaan yang seperti itu, menurut saya, Badan Gizi Nasional harus tinjau. Bila perlu izinnya dihentikan karena tentu negara sudah menghitung, dengan anggaran sekian ya pasti keuntungannya sekian persen, kan sudah jelas,” ujar Krisantus,
“Jadi kalau ada yang markup, kemudian membeli barang-barang murah yang kualitasnya rendah dan tingkat gizinya tidak memenuhi syarat, saya pikir tutup saja dapur yang seperti itu,” tegasnya.
Pernyataan tegas ini muncul di tengah upaya pemerintah daerah untuk memastikan program MBG benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, terutama anak-anak dan pelajar sebagai penerima utama.
Program MBG yang diluncurkan pemerintah pusat bertujuan untuk mendukung peningkatan gizi masyarakat melalui pemberian makanan sehat dan bergizi secara gratis. Namun, dalam implementasinya, pemerintah daerah diminta untuk mengawasi dengan ketat agar program ini tidak disalahgunakan demi keuntungan pribadi.(Ara)
