PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, melakukan kunjungan langsung ke SMKN 5 Pontianak dalam rangka meninjau pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya evaluasi dan pengawasan kualitas pangan yang disalurkan kepada para siswa di sekolah-sekolah.
Dalam tinjauannya, Gubernur Ria Norsan menyampaikan bahwa menu makanan yang disajikan di SMKN 5 Pontianak telah memenuhi kriteria gizi yang ditetapkan.
“Alhamdulillah, setelah saya lihat menu yang disampaikan oleh MBG hari ini, cukup memenuhi syarat makan bergizi. Ada nasi kuning sebagai sumber karbohidrat, tempe dan telur sebagai sumber protein, sayur-sayuran untuk serat, serta buah-buahan juga tersedia,” ujar Gubernur saat diwawancarai tim media, Rabu (01/10/2025).
Terkait menu harian, ia menegaskan bahwa variasi makanan akan terus dilakukan untuk memastikan siswa tidak bosan dan tetap mendapatkan nutrisi seimbang.
“Kadang ada ayam, daging, atau tempe. Yang penting makan harus tertib, berdoa dulu, dan jangan lupa minum air putih sebelum makan,” tambahnya.
Ria Norsan juga menjelaskan bahwa minuman susu tidak disediakan untuk jenjang SMA karena lebih difokuskan untuk jenjang TK, SD, hingga SMP, serta untuk ibu hamil dan menyusui.
Gubernur juga menyoroti pentingnya evaluasi berkala terhadap program ini, khususnya setelah adanya laporan insiden keracunan makanan yang terjadi di Ketapang beberapa waktu lalu. Berdasarkan hasil investigasi, keracunan disebabkan oleh nugget ikan yang kualitasnya sudah menurun dan sayuran yang basi akibat distribusi yang terlambat.
“Kita tidak ingin kejadian seperti ini terulang kembali. Oleh karena itu, koordinasi antara dapur penyedia makanan, sekolah, dan pihak pendistribusi harus lebih disiplin, terutama dalam hal waktu memasak dan pembagian makanan,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa makanan harus dicicipi terlebih dahulu sebelum didistribusikan. Ini merupakan bentuk kontrol mutu yang harus dilakukan oleh kepala dapur dan ahli gizi. Sayangnya, ketersediaan ahli gizi di beberapa daerah masih menjadi kendala yang harus segera diatasi.
Ria Norsan menyampaikan bahwa sudah ada penekanan langsung dari Presiden RI terkait pelaksanaan program MBG ini. Apabila ditemukan pelanggaran serius, seperti penyebab keracunan akibat kelalaian dapur, maka dapur tersebut akan langsung ditutup.
“Kalau masih ada yang sengaja lalai hingga menyebabkan keracunan, maka tidak ada toleransi. Dapur akan ditutup, yayasan dan penyelenggara juga bisa dikenakan sanksi,” jelasnya.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan terus melakukan evaluasi dan peringatan kepada seluruh mitra penyedia makanan. Tujuannya adalah memastikan bahwa program MBG berjalan dengan aman, sehat, dan memberikan manfaat maksimal bagi seluruh peserta didik.(Ara)
