JAKARTA – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menekankan pentingnya kolaborasi seluruh elemen bangsa, baik masyarakat, pemerintah, maupun lembaga terkait, untuk bersama-sama mewujudkan swasembada pangan nasional yang berkelanjutan dan berdaya saing.
“Kami di Kementerian Pertanian memiliki perangkat, tetapi butuh tambahan mata, telinga, tangan, dan kaki untuk menyerap aspirasi serta memastikan program berjalan. Karena itu, swasembada tidak bisa dikerjakan sendiri, harus dilakukan bersama-sama, dengan dukungan legislatif, yudikatif, TNI, Polri, hingga masyarakat,” jelas Wamentan, Kamis (2/10/2025).
Ia mencontohkan sinergi nyata Kementerian Pertanian dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dalam memperkuat kedaulatan pangan melalui Gerakan Tanam Jagung Serentak yang dipusatkan di Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai kolaborasi strategis.
Dikatakan gerakan itu merupakan inisiatif DPD RI yang mendapat dukungan penuh dari Kementan. Program itu tidak hanya digelar di Bengkulu, tetapi juga di Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Tengah sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional.
Wamentan menegaskan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, sektor pertanian dan pangan ditempatkan sebagai prioritas utama pembangunan nasional.
Indonesia bahkan ditargetkan mampu mencapai swasembada beras pada 2025 melalui peningkatan produksi, perbaikan irigasi, dukungan pupuk, serta hilirisasi komoditas strategis.
“Negara bisa bertahan tanpa mobil atau telepon, tetapi tidak bisa bertahan tanpa pangan. Karena itu, pangan adalah kedaulatan bangsa, dan swasembada adalah harga diri Indonesia,” tegas Wamentan.
Menurutnya sektor pertanian menjadi leading sector dalam mensejahterakan rakyat dengan menyediakan benih unggul, irigasi, pupuk bermutu, instrumen harga panen, serta membutuhkan kolaborasi legislatif, yudikatif, TNI, Polri, dan masyarakat.
Lebih lanjut, Wamentan memaparkan langkah-langkah konkret pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp48 triliun untuk pupuk dan Rp12 triliun untuk revitalisasi 80 ribu titik jaringan irigasi di seluruh Indonesia.
Selain itu, status penyuluh pertanian ditarik ke tingkat pusat, diperkuat dengan tunjangan yang lebih besar serta jalur karier yang lebih jelas.
“Semua ini menunjukkan keseriusan Presiden. Karena itu saya minta kepala daerah, dinas, dan penyuluh jangan santai-santai. Anggaran Kementan saat ini tertinggi sepanjang sejarah, Rp40 triliun, bahkan ditambah Rp10 triliun oleh Presiden. Target kita jelas swasembada beras 2025,” ujar Wamentan.
