PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan komitmennya dalam penyelesaian pembangunan infrastruktur, khususnya jalan di wilayah Kalimantan Barat. Ia memastikan bahwa sekitar 60 persen pembangunan infrastruktur dapat rampung pada anggaran tahun 2025.
“Mudah-mudahan dalam sisa waktu dua bulan ini bisa kita selesaikan untuk anggaran tahun 2025. Insyaallah akan kita lanjutkan di tahun 2026 hingga 2030. Target saya, dalam lima tahun ke depan kondisi jalan mantap dapat meningkat dari sekitar 50 persen menjadi 80 persen,” ujar Gubernur Ria Norsan, Selasa (5/11/2025).
Menurutnya, jika pembangunan infrastruktur terus dilaksanakan, maka capaian bisa meningkat hingga lebih dari 60 persen. Namun, pengurangan Transfer Dana ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat menjadi salah satu hambatan utama dalam proses pembangunan.
“Kalau dibangun terus, mungkin bisa naik di atas 60 persen. Mudah-mudahan nanti sampai selesai bisa mencapai 80 persen. Hanya saja, permasalahannya TKD kita terus berkurang, dan itu menjadi salah satu hambatan,” jelasnya.
Ia menambahkan, pengurangan TKD Provinsi Kalimantan Barat tahun ini mencapai Rp522 miliar, yang tentunya berdampak pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur.
Oleh karena itu, Ria Norsan menyampaikan bahwa seluruh kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota dari 38 provinsi, akan menghadap langsung kepada Presiden RI untuk membahas persoalan Transfer Dana ke Daerah.
“Jadi bukan saya pribadi yang akan bertemu, melainkan melalui asosiasi. Yang pertama, Asosiasi Pemerintah Provinsi yang terdiri dari 38 gubernur. Kemudian Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) yang diwakili oleh beberapa bupati dari total lebih dari 400 kabupaten. Selain itu juga ada Asosiasi Wali Kota se-Indonesia. Kami akan membahas terkait TKD serta program pembangunan infrastruktur di daerah,” pungkasnya.(Ara)
