PONTIANAK – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, menegaskan pentingnya sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 yang digelar di Aula Praja Kantor Bupati Kubu Raya.
Dalam keterangannya, Harisson menjelaskan bahwa Musrenbang menjadi forum strategis untuk menyelaraskan program pembangunan tahun 2027, baik yang akan dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi di wilayah tersebut.
“Kita menyusun apa yang akan dilakukan pemerintah daerah dan provinsi di tahun 2027, kemudian disinkronkan agar berjalan searah,” ujarnya, Jumat (3/4/2026).
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa pemerintah provinsi memiliki keterbatasan anggaran dalam mendukung pembangunan di seluruh kabupaten/kota. Oleh karena itu, bantuan dari provinsi tidak dapat diberikan secara merata setiap tahun, melainkan dilakukan secara bergilir.
Ia mencontohkan, pada tahun sebelumnya Pemprov Kalbar telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp10 miliar untuk rehabilitasi jalan dan jembatan di wilayah Kubu Raya. Sementara pada tahun ini, bantuan difokuskan ke daerah lain sebagai bagian dari upaya pemerataan pembangunan.
“Tahun ini kita berbagi dengan kabupaten lain. Jadi memang bantuan itu bergilir sesuai kemampuan anggaran,” jelasnya.
Lebih lanjut, Harisson mengungkapkan bahwa keterbatasan anggaran juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pusat, di mana sebagian dana transfer ke daerah tidak disalurkan penuh ke provinsi. Ia menyebut, sekitar Rp522 miliar anggaran tertahan di pusat untuk mendukung program nasional yang nantinya akan dialokasikan kembali ke daerah.
“Kondisi ini tentu mempengaruhi ruang fiskal kita dalam membantu kabupaten/kota,” katanya.
Di tengah keterbatasan tersebut, ia mendorong kepala daerah agar lebih aktif dan kreatif dalam menggali sumber pendanaan lain, termasuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat melalui DPR RI, khususnya Komisi V, dan kementerian terkait seperti Kementerian PUPR.
Ia juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang dinilai berhasil memanfaatkan jalur komunikasi tersebut sehingga mampu menghadirkan dukungan anggaran dari pusat, terutama untuk pembangunan infrastruktur jalan daerah.
“Ini keunggulan daerah, ketika mampu menjalin komunikasi dengan pusat, sehingga dana pembangunan bisa masuk dan membantu percepatan pembangunan,” ungkapnya.(Ara)
