PONTIANAK – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menegaskan pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta keseriusan dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Hal ini disampaikannya saat menghadiri Entry Meeting Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Kalimantan Barat yang berlangsung di Ruang Rapat Tengkawang, Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (15/10/2025).
Dalam arahannya, Krisantus menyampaikan bahwa pemeriksaan kinerja dan kepatuhan yang dilakukan BPK bukanlah rutinitas administratif semata, melainkan bagian dari upaya perbaikan tata kelola keuangan daerah yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat.
“Pemeriksaan ini harus dimaknai sebagai pembenahan dan penguatan sistem. Setiap rekomendasi dari BPK adalah cerminan dari apa yang harus kita perbaiki secara nyata,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya manajemen aset daerah yang belum sepenuhnya terdata dengan baik, bahkan beberapa aset milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berada di luar wilayah Kalbar.
“Aset kita tidak hanya di Kalimantan Barat, tetapi juga di Pulau Jawa. Ini harus didata dan diaudit agar tidak jatuh ke tangan yang tidak berhak,” ungkapnya.
Ia meminta agar data aset segera dipersiapkan secara rinci dan akurat. Dalam kesempatan yang sama, juga dilakukan Exit Meeting atas hasil pemeriksaan sebelumnya yang berkaitan dengan belanja daerah. Krisantus mengapresiasi kerja profesional tim BPK, sekaligus mengingatkan agar seluruh perangkat daerah menindaklanjuti hasil pemeriksaan dengan sungguh-sungguh.
“Saya tidak ingin ini hanya jadi catatan. Harus betul-betul ditindaklanjuti. Jangan tunggu ditegur dua kali,” ujarnya dengan tegas.
Wakil Gubernur juga menginstruksikan agar semua perangkat daerah responsif terhadap permintaan data dan informasi dari tim pemeriksa, termasuk menyiapkan sarana pendukung kerja secara maksimal.
“Dokumen harus sudah diverifikasi sebelum diserahkan, jangan sampai ada keterlambatan. Pendampingan juga harus maksimal, baik dari segi informasi, teknis, maupun administratif,” pesannya.
Menutup sambutannya, Krisantus berharap kerja sama erat antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan BPK RI Perwakilan Kalbar dapat semakin meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan membangun kepercayaan publik.
“Kita ingin belanja daerah tepat sasaran, tata kelola sesuai aturan, dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat Kalimantan Barat,” tutupnya.(Ara)
