KUBU RAYA – Pemerintah Kabupaten Kubu Raya mengawali tahun 2026 dengan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai tahap awal penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2027. Kegiatan ini dinilai spesial karena dihadiri langsung Wakil Gubernur Kalimantan Barat, yang menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi dalam mengawal percepatan pembangunan daerah.
Bupati Kubu Raya, Sujiwo menegaskan bahwa kemajuan kabupaten/kota di Kalimantan Barat merupakan akumulasi dari kemajuan Provinsi Kalimantan Barat secara keseluruhan. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi menjadi kunci utama pembangunan.
“Terima kasih atas kehadiran Pak Wakil Gubernur yang terus mengawal percepatan pembangunan. Kemajuan daerah adalah kemajuan provinsi,” ujarnya saat diwawancarai di Desa Sungai Jawi, Padang Tikar, Senin (26/1/1026).
Dalam kesempatan tersebut, Sujiwo menjelaskan bahwa Musrenbang merupakan tahapan penting sebelum APBD ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Proses tersebut dimulai dari konsultasi publik, Musrenbang tingkat kecamatan dan kabupaten, pembahasan internal Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), hingga pembahasan bersama DPRD dalam bentuk Rancangan APBD (RAPBD).
Ia menegaskan bahwa APBD merupakan hak rakyat, sehingga percepatan penetapan dan realisasi anggaran menjadi keharusan agar manfaat pembangunan dapat segera dirasakan masyarakat.
“APBD itu hak rakyat. Isinya poin per poin adalah kue pembangunan. Semakin cepat diketuk, semakin cepat pula program dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Pemkab Kubu Raya menargetkan seluruh proses lelang dan non-lelang harus tuntas paling lambat Juli 2026. Untuk memastikan target tersebut tercapai, pemerintah daerah akan menerapkan sistem reward and punishment kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak memenuhi target pelaksanaan.
Fokus pembangunan tahun depan masih diarahkan pada sektor infrastruktur. Berdasarkan hasil survei, sebanyak 53 persen masyarakat Kubu Raya menginginkan persoalan infrastruktur segera dituntaskan. Selain itu, sektor air bersih, kesehatan, dan pendidikan juga menjadi prioritas utama.
Di bidang kesehatan, pemerintah daerah memastikan pelayanan dasar tetap diberikan tanpa hambatan administratif. Masyarakat tetap harus dilayani meskipun belum terdaftar atau menunggak kepesertaan BPJS Kesehatan.
“Kesehatan rakyat lebih penting dari segalanya. Nyawa manusia harus diprioritaskan,” tegas Bupati.
Sementara di sektor pendidikan, Pemkab Kubu Raya mulai mengalihkan fokus pada perbaikan sekolah dasar dan SMP, mengingat sekitar 60 persen bangunan sekolah dalam kondisi rusak.
Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran akibat pemangkasan hingga Rp397 miliar, pemerintah daerah terus melakukan terobosan dengan menjalin komunikasi intensif bersama Pemerintah Provinsi, DPR RI, dan kementerian terkait. Upaya tersebut berhasil mendatangkan dukungan anggaran dari APBN yang sedang berjalan.
Selain itu, sektor pertanian dan perikanan juga kembali menjadi perhatian pemerintah daerah. Bupati berharap pengisian jabatan kepala dinas melalui mekanisme open bidding dapat mempercepat kebangkitan sektor tersebut agar kembali menjadi penopang ekonomi daerah.
Musrenbang awal 2026 ini diharapkan menjadi landasan kuat dalam mewujudkan pembangunan Kubu Raya yang terarah, cepat, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.(Ara)
