PONTIANAK – Hamidah (46), seorang pedagang kaki lima yang telah berjualan selama lima tahun di kawasan Bundaran Taman Digulis Untan, mengungkapkan keluhannya terkait penurunan pendapatan yang drastis sejak aksi demonstrasi yang berlangsung selama empat hari terakhir.
Akibat penutupan akses jalan oleh pihak berwenang, Hamidah tidak bisa berjualan di tempat asalnya dan berpindah ke tempat baru.
“Sudah dua minggu saya nggak jualan, jalan-jalan ditutup, jadi saya terpaksa mencari tempat baru, tapi tetap saja risikonya besar. Kalau ada demo, banyak yang lari-lari, situasi nggak aman,” ujarnya saat ditemui tim liputan di lapaknya, Sabtu (30/8/2025).
Hamidah juga menyoroti dampak dari demo yang berlangsung tidak hanya di Pontianak, namun juga di kota-kota lain seperti Makassar dan Bandung.
“Di Makassar, gedung DPR dibakar, di Bandung mobil-mobil dibakar. Ini semua berpengaruh pada situasi ekonomi masyarakat kecil seperti saya. Susah cari pembeli, karena orang pada nggak punya uang dan kerjaan,” katanya.
Bagi Hamidah, meskipun ia memahami pentingnya aksi demonstrasi untuk menyuarakan aspirasi kepada pemerintah dan DPR, dia berharap agar para pejabat di DPR mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat kecil seperti pedagang kaki lima.
“Kami makin susah mencari uang, banyak penjual tapi sedikit pembeli. Semoga DPR bisa mendengar suara rakyat dan memberikan solusi,” harap Hamidah.
Di tengah ketegangan yang terjadi akibat demo, Hamidah juga mencatat insiden lain yang terjadi di sekitar tempat berjualan, seperti pembakaran pos polisi yang terjadi baru-baru ini.
“Kemarin pos polisi dibakar, saya khawatir kalau situasi semakin tidak terkendali,” tambahnya.
Sementara itu, meskipun menghadapi situasi yang tidak menentu, Hamidah tetap berharap agar keadaan segera membaik.
“Semoga DPR bisa mendengarkan dan memberikan perhatian lebih pada kami yang juga sedang berjuang untuk hidup,” tutupnya dengan penuh harapan.
Dengan kondisi seperti ini, para pedagang kecil di Pontianak berharap agar pihak berwenang dan anggota DPR dapat mempertimbangkan kebijakan yang dapat memberikan keadilan bagi masyarakat bawah agar mendapatkan kesejahteraan.
