PONTIANAK – Pengamat Kebijakan Publik, Herman Hofi Munawar, menilai aksi perusakan fasilitas umum yang terjadi dalam beberapa unjuk rasa akhir-akhir ini bukan semata-mata karena ulah provokator, melainkan akibat dari ketidakmampuan pemerintah dalam menanggapi aspirasi masyarakat dengan baik.
Dalam keterangannya, Herman menegaskan bahwa komunikasi antara pemerintah dan masyarakat sangat lemah. Ia menyebut kondisi ini sebagai polokomenokasi istilah yang ia gunakan untuk menggambarkan komunikasi politik dan keamanan yang buruk.
“Kalau komunikasinya baik, tidak akan terjadi kerusakan. Ketika orang demo, harusnya disambut, didengar keluhannya, diinventarisasi, dievaluasi. Tapi kenyataannya, tidak ada tanggapan,” ujarnya saat diwawncarai, Selasa (2/9/2025).
Ia menolak anggapan bahwa aksi-aksi perusakan semata-mata dipicu oleh keberadaan provokator. Menurutnya, meskipun provokator mungkin ada, pengaruhnya sangat kecil.
“Saya tidak yakin kalau semua karena provokator. Persoalan utamanya adalah karena aspirasi tidak ditanggapi. Justru ketika demo dianggap sebagai aksi anti-pemerintah, di situlah kekecewaan memuncak,” kata Herman.
Lebih jauh, ia mengapresiasi semangat mahasiswa dan masyarakat yang melakukan demonstrasi. Menurutnya, aksi tersebut merupakan bentuk nyata dari kebuntuan saluran demokrasi.
“Demonstrasi itu muncul karena akumulasi persoalan masyarakat dari masalah ekonomi, pendidikan, sampai perilaku pejabat publik. Mereka turun ke jalan bukan karena benci negara, tapi justru karena cinta terhadap republik ini,” tegasnya.
Herman juga mengkritik perilaku sebagian elit politik dan pejabat yang dinilainya tidak peka terhadap penderitaan rakyat.
“Pejabat kita kadang malah berpesta, bersenang-senang, sementara rakyat berjuang mencari sesuap nasi. Ini sangat memprihatinkan,” tambahnya.
Ia pun berharap pemerintah, baik pusat maupun daerah, segera melakukan introspeksi dan memperbaiki kebijakan serta perilaku politik yang selama ini tidak berpihak kepada rakyat.
“Forkopimda di daerah juga harus proaktif, jangan hanya sibuk dengan acara seremonial. Mereka punya kewajiban menciptakan situasi yang aman dan damai, serta menampung keluhan masyarakat secara langsung,” tutup Herman.
