PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi lintas pemerintahan dalam menangani persoalan infrastruktur jalan yang masih menjadi keluhan masyarakat.
Gubernur Kalbar, Ria Norsan, menyampaikan bahwa koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota terus ditingkatkan agar pembangunan dan pemeliharaan jalan dapat berjalan lebih optimal dan berdampak langsung terhadap konektivitas wilayah.
Hal ini disampaikan sebagai respons atas banyaknya keluhan masyarakat, terutama di media sosial, terkait kondisi jalan rusak serta minimnya pemahaman publik mengenai pembagian kewenangan penanganan jalan.
Menurutnya, pengelolaan jalan telah diatur sesuai status masing-masing. Jalan nasional menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, sementara jalan provinsi berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi, dan jalan kabupaten/kota ditangani oleh pemerintah daerah setempat.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalbar tidak akan berpangku tangan jika kondisi jalan di suatu wilayah berdampak pada mobilitas masyarakat secara luas.
“Kita tidak bisa hanya melihat batas kewenangan. Kalau berdampak pada masyarakat dan konektivitas, tetap kita dorong koordinasi agar bisa segera ditangani,” tegasnya, Kamis (2/4/2026).
Pendekatan kolaboratif ini dinilai penting agar persoalan infrastruktur tidak terhambat oleh administrasi, melainkan tetap berorientasi pada pelayanan publik.
Selain itu, Pemprov Kalbar juga terus menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat terkait penanganan jalan nasional, khususnya ruas-ruas strategis yang berperan penting dalam distribusi logistik dan aktivitas ekonomi daerah.
Di sisi lain, pemerintah daerah berharap adanya dukungan anggaran yang lebih besar dari pusat untuk pembangunan infrastruktur jalan di Kalimantan Barat. Hal ini dinilai krusial untuk mempercepat peningkatan kualitas jalan di berbagai wilayah, termasuk daerah yang masih menghadapi kondisi jalan berlumpur dan sulit dilalui.
Dengan penguatan koordinasi serta dukungan anggaran yang memadai, Pemprov Kalbar optimistis perbaikan infrastruktur jalan dapat berjalan lebih cepat dan merata, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan aksesibilitas masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Barat.(Ara)
