PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menggelar Rapat Evaluasi Keamanan dan Ketertiban Daerah, bertempat di Aula Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kamis (11/9/2025). Rapat penting ini dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, dan dihadiri jajaran Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, tokoh masyarakat, serta Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) bersama jajaran.
Dalam hal ini, Ria Norsan menegaskan bahwa forum ini digelar untuk mengantisipasi dan mengevaluasi situasi keamanan dan ketertiban daerah, terutama setelah sejumlah dinamika sosial yang terjadi belakangan ini.
“Hari ini rapat kita membahas langkah-langkah mengantisipasi situasi dan mengevaluasi ketertiban serta keamanan di daerah kita. Jangan sampai kita kecolongan oleh hal-hal yang tidak kita harapkan bersama,” ujar Ria Norsan.
Ia juga menyoroti pentingnya menindaklanjuti arahan pemerintah pusat hingga ke level daerah, termasuk menyikapi 17+8 tuntutan yang telah disampaikan dalam aksi demonstrasi mahasiswa dan elemen masyarakat beberapa waktu lalu.
Ria Norsan memberikan apresiasi yang tinggi atas kunjungan kerja Sekretaris BNPP ke Kalimantan Barat. Ia menyebut bahwa kehadiran BNPP merupakan dukungan nyata pemerintah pusat terhadap Kalimantan Barat, yang merupakan salah satu wilayah strategis nasional.
“Kehadiran Bapak Sekretaris BNPP merupakan bentuk perhatian dan dukungan nyata terhadap tantangan-tantangan yang kita hadapi, termasuk stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat,” ungkapnya.
Menanggapi aksi unjuk rasa mahasiswa di DPRD Kalbar, Gubernur menilai bahwa demonstrasi adalah bagian dari demokrasi dan harus disikapi secara bijak. Ia menjabarkan empat langkah utama yang telah dilakukan Pemprov Kalbar.
1. Komunikasi dan Dialog Intensif, Pemerintah membuka ruang komunikasi langsung dengan mahasiswa dan masyarakat, untuk menyerap aspirasi secara terbuka.
2. Pengamanan Humanis dan Profesional, Sinergi TNI dan Polri berjalan efektif dengan pendekatan yang persuasif guna menjamin keselamatan seluruh pihak.
3. Kolaborasi Stakeholder, Seluruh pemangku kepentingan diajak menyampaikan pesan damai dan meluruskan informasi keliru yang berpotensi menimbulkan konflik.
4. Gerakan Pangan Murah sebagai Cooling System, Untuk merespons keresahan ekonomi masyarakat, Pemprov Kalbar meluncurkan program pangan murah guna meringankan beban kebutuhan pokok.
“Langkah ini adalah bentuk kehadiran nyata pemerintah di tengah masyarakat dan menunjukkan kepedulian atas tekanan ekonomi yang dirasakan,” tambah Ria Norsan.
