PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2026 akan diprioritaskan untuk program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
APBD 2026 yang telah disetujui menjadi hasil kerja bersama Pemerintah Provinsi dan DPRD, melalui rangkaian penyusunan yang mengacu pada KUA-PPAS serta ketentuan Permendagri Nomor 14 Tahun 2025. Dalam struktur anggaran tersebut, Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp 5,97 triliun, sementara Belanja Daerah mencapai Rp 6,22 triliun, ditopang oleh penerimaan pembiayaan sebesar Rp 300 miliar dari estimasi SILPA 2025.
Gubernur Ria Norsan mengapresiasi dukungan DPRD yang telah memberikan masukan dan koreksi sehingga APBD 2026 lebih terarah dan berpihak pada kepentingan publik. Ia menegaskan bahwa fokus utama Pemerintah Provinsi adalah meningkatkan kualitas layanan dasar, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat.
Meskipun terdapat penurunan proyeksi alokasi transfer dari DJPK Kemenkeu sebesar Rp 522 miliar, Ria Norsan memastikan bahwa Pemerintah Provinsi tetap mampu menjaga stabilitas pembangunan dengan memaksimalkan program prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat.
“APBD 2026 ini adalah bentuk komitmen kita untuk memastikan pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Setiap rupiah anggaran harus diarahkan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Kalimantan Barat,” ujar Ria Norsan, Jumat (28/11/2025).
Ia juga meminta TAPD dan seluruh SKPD untuk segera menindaklanjuti program dan kegiatan sesuai DPA, serta memastikan pelaksanaannya berjalan efektif. Selain itu, aparat pengawasan diminta memperkuat monitoring sehingga seluruh target APBD 2026 dapat tercapai secara maksimal.
“Sinergi eksekutif dan legislatif menjadi kunci keberhasilan pembangunan. Kita harus tetap solid dalam mewujudkan Kalbar yang lebih maju dan masyarakat yang lebih sejahtera,” pungkasnya.
