MEMPAWAH – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) bersama Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Kalbar kembali menunjukkan komitmen kuat dalam penyediaan hunian layak.
Hal ini ditegaskan dalam penyerahan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang dilaksanakan di Desa Pak Laheng, Kabupaten Mempawah. Kegiatan ini merupakan bukti sinergitas antara Pemerintah Provinsi Kalbar dengan TP PKK Provinsi Kalbar, yang telah dilaksanakan di 14 Kabupaten/Kora dan secara simbolis dilaksanakan di Kabupten Mempawah
Efisiensi Anggaran Demi Rakyat
Dalam laporannya, Kepala Dinas Perkim Provinsi Kalimantan Barat mengungkapkan bahwa program ini terealisasi berkat langkah efisiensi anggaran operasional di lingkungan pemerintah provinsi.
“Ada beberapa kegiatan di kantor yang bisa dialihkan menjadi kegiatan bantuan RTLH. Ini adalah bentuk pemberian dampak langsung kepada masyarakat diperbesar,” ujar Kadis Perkim Kalbar.
Beliau menambahkan bahwa kebijakan ini merupakan wujud konsistensi pimpinan daerah dalam memprioritaskan anggaran yang bersentuhan langsung dengan rakyat, selaras dengan misi pemerintah provinsi yakni “Membangun dari Desa”.
Bonus Kuota dan Sinergi PKK
Sementara itu, Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Barat dalam sambutannya mengapresiasi kerja sama lintas sektor yang terjalin solid mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, hingga desa dalam memvalidasi data penerima manfaat.
Ketua TP PKK Kalbar menyampaikan kabar baik khusus bagi masyarakat Kabupaten Mempawah terkait jumlah alokasi bantuan.
“PKK itu sebenarnya mendapat jatah 10 unit per Kabupaten/Kota. Namun, di sini kita beri bonus tambahan 5 unit, sehingga total menjadi 15 unit,” jelas Ketua TP PKK Kalbar yang disambut tepuk tangan warga.
Setiap unit rumah mendapatkan bantuan stimulan sebesar Rp 30 juta. Bantuan ini diharapkan menjadi pemantik semangat gotong royong dan swadaya masyarakat untuk menyelesaikan pembangunan hunian mereka.
Tantangan Backlog dan Pesan Ketua TP PKK
Meskipun bantuan telah disalurkan, Ketua TP PKK Kalbar mengingatkan bahwa tantangan di lapangan masih cukup besar. Berdasarkan data yang ada, diperkirakan masih terdapat sekitar 600 hingga 700 unit rumah di wilayah tersebut yang masuk kategori tidak layak huni dan memerlukan intervensi bertahap.
Menutup sambutannya, Ketua TP PKK Kalbar berpesan agar bantuan ini tidak hanya dilihat dari sisi fisik bangunan semata, tetapi juga keberlanjutan lingkungan keluarga yang sehat.
“Saya harap rumah ini dipelihara dengan baik. Selain itu, tata pekarangan rumah dengan menanam Tanaman Obat Keluarga (Toga), agar hunian ini nyaman, asri, dan bermanfaat bagi kesehatan keluarga,” pesannya.
