SINGKAWANG – Pengamat Sosial Politik dan Kebijakan Publik, Syarif Usmulyadi Al Qadrie, menyoroti pentingnya transparansi dan pengawasan terhadap pengelolaan Bandara Singkawang. Hal tersebut disampaikannya melalui sebuah tulisan opini yang mengangkat berbagai pertanyaan terkait tata kelola bandara serta peran pemerintah daerah dalam menjaga kepentingan publik.
Dalam pandangannya, Bandara Singkawang yang selama ini dipromosikan sebagai simbol kemajuan daerah harus mampu menunjukkan tata kelola yang terbuka dan akuntabel agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.
Menurut Syarif, pembangunan infrastruktur seperti bandara memang memiliki potensi besar untuk mendorong investasi, meningkatkan sektor pariwisata, membuka lapangan kerja, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Namun demikian, ia menilai pengawasan publik tetap diperlukan untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan keraguan di tengah masyarakat.
“Setiap pembangunan yang menggunakan ruang publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat,” ujarnya.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah pengawasan terhadap lalu lintas barang bernilai tinggi yang keluar masuk melalui bandara. Ia menilai keterbukaan data operasional dan pengawasan lintas instansi penting dilakukan guna mencegah potensi penyalahgunaan fasilitas strategis tersebut.
Selain itu, Syarif juga menyoroti peran Pemerintah Kota Singkawang dan DPRD Singkawang dalam melakukan fungsi pengawasan. Menurutnya, kedua lembaga tersebut memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan seluruh aktivitas yang berlangsung di wilayah Kota Singkawang berjalan sesuai ketentuan hukum serta tidak merugikan kepentingan negara.
Ia mendorong adanya audit independen dan peningkatan transparansi sebagai langkah membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan bandara.
“Jika seluruh proses berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik, maka keterbukaan informasi dan pengawasan tidak perlu dikhawatirkan,” katanya.
Lebih lanjut, Syarif menegaskan bahwa kritik dan pertanyaan publik merupakan bagian dari mekanisme demokrasi yang sehat. Oleh karena itu, berbagai masukan dari masyarakat seharusnya dipandang sebagai upaya bersama untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai kepentingan umum.
Menurutnya, keberadaan Bandara Singkawang harus menjadi simbol kemajuan Kalimantan Barat yang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus tetap berada dalam koridor transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang kuat.(Rin).
