MEMPAWAH – Penolakan terhadap rencana pembangunan pendopo Bupati Mempawah senilai Rp 22 miliar pecah menjadi aksi demonstrasi yang diwarnai kericuhan, Selasa (2/12/2025). Massa yang terdiri dari puluhan mahasiswa, pemuda, dan warga Mempawah menilai pembangunan fasilitas mewah itu tidak tepat di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang defisit.
Massa memulai aksi dengan long march dari Masjid Agung Al Falah menuju Gedung DPRD Mempawah sembari membentangkan spanduk penolakan. Mereka mengecam kebijakan anggaran yang dianggap tak menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Kami bukan anti pembangunan. Kami hanya anti diprioritaskan belakangan,” teriak salah satu orator aksi.
Setibanya di depan Gedung DPRD, aksi berlanjut dengan orasi lantang. Namun suasana mendadak memanas ketika demonstran membakar ban.
Aparat kepolisian segera memadamkan api karena dinilai membahayakan, tetapi tindakan itu memicu dorong-dorongan antara massa dan petugas. Beruntung, situasi dapat diredam dan massa kemudian diizinkan masuk ke dalam ruang Paripurna DPRD untuk menyampaikan tuntutan secara langsung.
Wakil Ketua DPRD Mempawah, Darwis Harafat, menegaskan bahwa aspirasi mahasiswa akan menjadi bahan pertimbangan. Namun ia menekankan, penganggaran pembangunan pendopo tetap tercatat dalam APBD 2025.
“Perencanaan APBD itu untuk tahun berikutnya. Soal dibangun atau tidak, tentu bergantung pada kemampuan keuangan daerah,” jelas Darwis.
Ia mengungkap, APBD Mempawah saat ini tengah mengalami defisit sekitar Rp 70 miliar. Kondisi tersebut berpotensi membuat sejumlah program tidak bisa berjalan jika tidak ada penambahan pendapatan daerah.
“Eksekutif pasti paham situasi ini. Kalau keuangan tidak cukup, ya pendopo tidak akan terbangun,” ujarnya menambahkan.
Massa menegaskan akan terus mengawal kebijakan anggaran, agar pemerintah daerah memprioritaskan kepentingan publik seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi masyarakat, dan infrastruktur yang benar-benar mendesak.
Aksi dipastikan belum berakhir. Mereka berjanji kembali turun ke jalan jika tuntutan pembatalan pendopo Rp 22 miliar tidak direspons nyata oleh pemerintah.(wyu)
