KETAPANG – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, memantik desakan agar pemerintah dan aparat penegak hukum (APH) memeriksa jalur distribusi.
Ketua Umum BPM Kalbar, Gusti Edy, meminta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) turun langsung ke lapangan untuk mengusut persoalan pasokan dan penyaluran BBM.
Gusti Edy juga meminta PT Pertamina memperketat pengawasan serta bertanggung jawab memastikan distribusi BBM berjalan sesuai ketentuan. Menurut dia, persoalan ini tidak cukup ditangani melalui laporan administratif tanpa pemeriksaan langsung terhadap kondisi di lapangan.
“BPH Migas harus turun langsung ke lapangan. Pertamina juga harus mengawasi dan bertanggung jawab atas penyaluran BBM di Kalimantan Barat, khususnya di Ketapang,” ujar Gusti Edy.
Ia mendesak Pemerintah Kabupaten Ketapang bersama APH memeriksa mekanisme penyaluran BBM, mulai dari pasokan yang masuk, volume yang didistribusikan, hingga ketersediaan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Pemeriksaan tersebut dinilai penting untuk menjawab pertanyaan mendasar: apa penyebab kelangkaan BBM di Ketapang, dan apakah distribusinya telah berjalan sesuai ketentuan?
Menurut Gusti Edy, pengawasan tidak boleh berhenti pada pemantauan di atas kertas. Data pasokan perlu dicocokkan dengan kondisi nyata di lapangan agar persoalan distribusi dapat diidentifikasi secara objektif.
Ia juga meminta APH menelusuri kemungkinan adanya penyimpangan apabila ditemukan indikasi yang didukung bukti. Namun, dugaan pelanggaran harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pertamina dan pemerintah diminta tidak saling melempar tanggung jawab. Masyarakat membutuhkan kepastian mengenai ketersediaan BBM, kejelasan distribusi, serta langkah nyata untuk mengatasi kelangkaan.
Gusti Edy berharap BPH Migas, Pertamina, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum segera berkoordinasi melakukan pemeriksaan menyeluruh. Hasil pengawasan pun perlu disampaikan secara transparan kepada publik.
Bagi masyarakat, persoalan BBM bukan sekadar urusan angka pasokan dan laporan distribusi. Ketersediaan bahan bakar berkaitan langsung dengan mobilitas warga, kegiatan usaha, transportasi, dan roda perekonomian daerah. Karena itu, desakan agar pengawasan dilakukan langsung di lapangan menjadi penting untuk memastikan persoalan kelangkaan BBM di Ketapang memperoleh penanganan yang jelas dan terukur.
