PONTIANAK – Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Politeknik Negeri Pontianak, Muhammad Iqbal, menyoroti rencana pembangunan pendopo di Kabupaten Mempawah dengan anggaran mencapai Rp15 miliar. Ia menilai, pemerintah daerah perlu mempertimbangkan secara matang urgensi pembangunan tersebut di tengah sejumlah kebutuhan prioritas masyarakat yang belum terpenuhi.
Iqbal yang juga putra daerah Mempawah menegaskan bahwa kebijakan pembangunan harus berpihak pada kepentingan rakyat. Menurutnya, sektor pendidikan semestinya menjadi prioritas utama dibandingkan pembangunan fisik yang bersifat simbolik atau ikonik.
“Kalau berbicara tentang pembangunan Rp15 miliar, tentu harus ada perencanaan yang jelas dan berpihak pada kebutuhan mendasar masyarakat. Pendidikan itu yang utama,” tegasnya, Rabu (04/03/2026).
Ia mengungkapkan, hingga saat ini masih terdapat fasilitas pendidikan dan bangunan lama di Mempawah yang membutuhkan perhatian serius. Alih-alih membangun gedung baru dengan anggaran besar, pemerintah dinilai dapat memprioritaskan renovasi atau revitalisasi bangunan lama yang memiliki nilai sejarah dan budaya.
Menurut Iqbal, langkah tersebut justru akan memperkuat identitas daerah tanpa menghilangkan nilai kearifan lokal. Ia menekankan pentingnya menjaga budaya Mempawah dalam setiap perencanaan pembangunan.
“Kalau ingin membangun sesuatu yang ikonik, jangan sampai melumpuhkan budaya yang sudah ada. Kita punya rumah-rumah budaya dan bangunan lama yang bisa direnovasi. Itu justru punya nilai estetika dan sejarah,” ujarnya.
Iqbal juga menyinggung kawasan bersejarah seperti Opodeng Manambon yang dinilai memiliki nilai simbolik kuat bagi masyarakat Mempawah. Ia menilai revitalisasi kawasan tersebut, termasuk stadion lama, bisa menjadi alternatif yang lebih relevan dibanding membangun fasilitas baru dengan biaya besar.
Selain itu, ia mendorong lembaga legislatif di Mempawah untuk menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Menurutnya, DPRD tidak boleh hanya menjadi “penonton”, tetapi harus aktif memastikan setiap kebijakan anggaran benar-benar berdampak bagi masyarakat.
“Yang kami khawatirkan, pengawasan hanya formalitas. Padahal ini menyangkut anggaran besar dan harus jelas manfaatnya bagi masyarakat,” katanya.
Sebagai representasi mahasiswa, Iqbal menegaskan BEM Polnep akan mengawal dan mengkritisi kebijakan tersebut apabila dinilai tidak memberikan dampak nyata. Ia menyebut langkah ini merupakan bagian dari implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat.
Ia juga mengajak mahasiswa dan pemuda asal Mempawah untuk turut serta mengawasi kebijakan pemerintah daerah. Menurutnya, masyarakat tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan, melainkan harus dilibatkan sebagai subjek dalam pengambilan keputusan.
“Kami ingin masyarakat Mempawah dilibatkan dalam setiap kebijakan strategis. Jangan hanya menjadi penonton, tapi harus jadi bagian dari proses pembangunan,” pungkasnya.
