PONTIANAK – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menegaskan pentingnya penguatan dan perluasan penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) sebagai langkah strategis dalam mewujudkan ketertiban berlalu lintas sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajak kendaraan bermotor.
Penegasan tersebut disampaikan Krisantus saat menerima audiensi Direktur Lalu Lintas Polda Kalbar, Kombes Pol. Valentinus Asmoro beserta jajaran, di Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Rabu (14/1/2026).
Dalam audiensi itu, kedua pihak membahas rencana pengembangan ETLE agar dapat diterapkan secara menyeluruh hingga ke kabupaten dan kota di Kalimantan Barat, tidak hanya terbatas di kawasan perkotaan.
Menurut Krisantus, sistem ETLE memiliki fungsi lebih luas dibandingkan penindakan pelanggaran lalu lintas konvensional. Sistem berbasis kamera dan data elektronik tersebut dinilai mampu menjadi alat kontrol administrasi kendaraan yang efektif dan terintegrasi.
“Masih banyak kendaraan yang digunakan di jalan raya dengan kondisi pajak tidak aktif, plat nomor tidak sesuai, atau data kendaraan yang bermasalah. Dengan ETLE, seluruh aktivitas tersebut dapat terdeteksi secara otomatis,” katanya.
Ia menjelaskan, pengawasan digital melalui ETLE akan mendorong kesadaran pemilik kendaraan untuk lebih disiplin, baik dalam mematuhi aturan lalu lintas maupun dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor.
“Ketika kendaraan terpantau oleh sistem, masyarakat akan terdorong menertibkan administrasinya. Dampaknya tidak hanya pada keselamatan dan ketertiban lalu lintas, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan pendapatan daerah,” ujarnya.
Wagub Kalbar juga menekankan bahwa ETLE menjamin proses penegakan hukum yang transparan dan objektif, karena sepenuhnya berbasis data dan rekaman kamera, bukan pada penilaian subjektif petugas di lapangan.
“Dalam ETLE, yang bekerja adalah sistem dan data. Siapa pun yang melanggar akan tercatat dengan adil,” tegasnya.
Lebih lanjut, Krisantus menyatakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memberikan dukungan penuh terhadap langkah Polda Kalbar dalam memperluas jaringan ETLE hingga menjangkau wilayah pelosok.
“Kami siap bersinergi dengan kepolisian dan pemerintah kabupaten/kota agar penerapan ETLE dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Dirlantas Polda Kalbar Kombes Pol. Valentinus Asmoro menyampaikan bahwa pengembangan ETLE merupakan bagian dari strategi jangka panjang dalam meningkatkan disiplin berlalu lintas sekaligus mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Melalui ETLE, kami dapat memantau pelanggaran lalu lintas sekaligus kendaraan yang belum memenuhi kewajiban pajak. Ini menjadi bentuk kolaborasi antara kepolisian dan pemerintah daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan, Polda Kalbar akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalbar dan pemerintah kabupaten/kota agar pemasangan ETLE dapat dilakukan secara bertahap dan merata di seluruh wilayah.
Dengan penguatan dan perluasan ETLE, diharapkan tercipta sistem lalu lintas yang lebih tertib, aman, dan berkelanjutan, serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban administrasi kendaraan sebagai bagian dari kontribusi terhadap pembangunan daerah.
