PONTIANAK – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan mendesak agar pemindahan aktivitas pelabuhan ke Pelabuhan Internasional Kijing segera dilakukan. Ia menilai pelabuhan yang dibangun dengan anggaran APBN tersebut tidak boleh terus dibiarkan mangkrak tanpa aktivitas yang signifikan.
Krisantus menegaskan bahwa selama Pelabuhan Kijing belum difungsikan, Kalimantan Barat mengalami kerugian besar karena ekspor sawit dan tambang masih harus melalui pelabuhan di provinsi lain.
“DBH ekspor sawit dan tambang lepas puluhan tahun karena kita masih ekspor lewat Dumai dan Periuk. Sawit dan tambang itu tercatat sebagai hasil buminya Riau dan DKI Jakarta. Pertanyaannya, di mana kebun sawit dan tambang DKI Jakarta? Itu hasil bumi Kalimantan yang hilang,” ujar Krisantus, Jumat (21/11/2025).
Menurutnya, potensi pendapatan yang bisa masuk ke daerah mencapai triliunan rupiah per tahun jika Pelabuhan Kijing beroperasi penuh.
Krisantus mempertanyakan lambannya Pelindo mengaktifkan Pelabuhan Kijing. Ia menilai tidak ada alasan teknis yang kuat untuk menunda pemindahan fasilitas bongkar muat.
“Kalau Pelindo lama tidak memfungsikan Kijing, ada apa? Tinggal pindahkan saja crane dari Diokora ke sana. Jangan terlalu banyak kajian sampai barang jadi mahal dan pengusaha enggan pindah,” tegasnya.
Pengoperasian Pelabuhan Kijing juga diyakini akan memicu percepatan pembangunan jalan tol di Kalbar.
“Kalau aktivitas sudah berjalan dan menimbulkan dampak, itu akan menggerakkan pemerintah pusat membangun jalan tol. Kalau mengandalkan APBD, sampai kapan pun tidak akan jadi,” kata Krisantus.
Krisantus menegaskan bahwa semakin cepat Pelabuhan Kijing dioperasikan, semakin cepat pula Kalbar mendapat manfaat ekonomi.
“Segera fungsikan Pelabuhan Kijing. Supaya ekspor sawit dan tambang tidak lepas lagi, dan masuk ke APBD kita,”pungkasnya.
