Kuasa Hukum Yuliansyah Polisikan Tujuh Media Terkait Tudingan Korupsi

PONTIANAK – Daniel Tangkau, Kuasa Hukum Anggota DPR RI Yuliansyah resmi membuat laporan ke Polda Kalbar terkait isu yang tersebar di media sosial (Medsos) yang menyebutkan bahwa kliennya terlibat dalam dugaan Korupsi Bahan Bakar Minyak (BBM) Navigasi.
‎
‎Daniel menyebutkan bahwa, berita-berita yang telah tersebar Medsos membuat klienya sangat tidak nyaman dan harus meluruskan terkait isu tersebut merupakan suatu bentu pencemaran nama baik.
‎
‎”Jadi hari ini, saya sebagai kuasa hukum Yuliansyah yang diisukan dan diviralkan kemarin dibeberapa media bahwa beliau telah melakukan tindak pidana korupsi masalah BBM navigasi, klien saya sangat merasa tidak nyaman dengan ada berita-berita itu,” kata Daniel Tangkau usai membuat laporan di Polda Kalbar (6/01/2025).
‎
‎Daniel kemudian menjelaskan bahwa, didalam kasus tersebut, klienya saat ini masih belum menjadi saksi maupun seseorang yang diperiksa dalam kasus tersebut.
‎
‎”Perlu kita tahu, saat ini klien saya belum merasa terperiksa bahkan belum diperiksa, dan belum dipersangkakan belum dipersangkakan, apalagi diduga oleh para penyidik. Nah, kita mestinya tunggu dulu, jangan terlalu awal kita menjustice seolah-olah benar ini walaupun berita itu diduga,” ujar Daniel.
‎
‎Kemudian Daniel mengatakan, sangat disayangkan sekali ada beberapa media sosial yang menampilkan foto klienye dengan rompi oren lengkap dengan borgol seolah-olah telah menjadi tersangka Korupsi.
‎
‎”Nah ini makanya, sangat disayangkan sekali dari beberapa media online tersebut, klien kami itu dipakai baju rompi orange dan juga diborgol, apakah ini tidak melanggar kode etik pers dan undang-undang pers,” tambahnya.
‎
‎Dikatakanya lagi bahwa, saat ini laporanya telah diterima Polda Kalbar dan segala prosesnya diaerahkan ke penyidik Polda Kalbar.
‎
‎”Tadi laporan kita sudah diterima, dan sejauh ini yang kita laporkan ada 7 media, baik itu media online maupun media sosial, dan sisanya kami serahkan kepada penyidik sudah untuk menilai ini semua laporan kami apakah itu pidana atau tidak? Kita pun serahkan kepada penyidik untuk menilai,” pungkasnya.(***)