JAKARTA – Pemerintah tengah menghadapi tantangan berat pasca gelombang demonstrasi nasional yang menyebabkan kerusakan luas terhadap infrastruktur publik. Kementerian Pekerjaan Umum mengungkap bahwa nilai kerusakan secara nasional diperkirakan mencapai hampir Rp900 miliar, dengan Jawa Timur dan Makassar tercatat sebagai wilayah terdampak paling parah.
Kerusuhan yang merebak di berbagai kota sejak akhir Agustus menyebabkan kerusakan pada fasilitas vital seperti gedung pemerintahan, gerbang tol, halte, dan bangunan bersejarah. Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menyatakan bahwa pendataan terus dilakukan namun angka kerugian tersebut sudah mencerminkan skala kehancuran yang terjadi.
“Kerusakan paling besar kami catat di Jawa Timur, terutama karena insiden pembakaran sejumlah bangunan penting seperti Gedung Negara Grahadi di Surabaya dan Kantor DPRD di Kediri,” ujar Dody, Rabu (3/9/2025).
Sementara itu, di Makassar, aksi massa berujung pembakaran Kantor DPRD Kota, memperparah daftar infrastruktur yang harus segera diperbaiki. Peristiwa ini terjadi menyusul kematian seorang mahasiswa bernama Affan Kurniawan di tengah demonstrasi di Jakarta, yang memicu kemarahan publik.
Merespons situasi darurat ini, Kementerian PU telah mendapatkan mandat langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengaktifkan anggaran darurat guna melakukan perbaikan secepat mungkin. Dody menegaskan bahwa dana yang digunakan tidak akan mengganggu pelaksanaan program strategis nasional yang sedang berjalan.
“Presiden memerintahkan agar kita bertindak cepat. Situasi ini sudah dianggap sebagai kondisi tanggap darurat nasional bagi infrastruktur,” tegasnya.
Sejumlah fasilitas yang terdampak kini masuk dalam prioritas restorasi, termasuk bangunan cagar budaya yang memiliki nilai sejarah tinggi. Pemerintah juga mengajak masyarakat untuk menahan diri dan menjaga ketertiban sembari memastikan bahwa proses penegakan hukum atas insiden-insiden tersebut akan terus berjalan.
