PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak mulai menempuh pendekatan ilmiah berbasis data dengan menghitung besaran kerugian dan kerusakan akibat banjir melalui kajian aktuaria.
Langkah ini dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh dampak finansial banjir yang kerap melanda kota, mengingat kondisi geografis Pontianak yang berada di dataran rendah dan dipengaruhi pasang surut Sungai Kapuas serta air laut.
Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, mengatakan pada Januari 2026 Kota Pontianak mengalami dua kali pasang tertinggi. Berdasarkan rilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), ketinggian muka air saat itu bahkan mencapai hingga dua meter di atas kondisi normal.
“Sejumlah wilayah terdampak cukup parah. Air tidak hanya menggenangi jalan, tetapi juga masuk ke rumah warga. Akibatnya muncul kerusakan material, aktivitas masyarakat terganggu, dan sebagian warga terpaksa mengungsi,” ujar Edi saat membuka Kick Off Kajian Perhitungan Aktuaria Kerugian dan Kerusakan Finansial Akibat Banjir di Kota Pontianak di Hotel Mercure, Kamis (15/1/2026).
Kajian tersebut didukung pendanaan dari program FINCAPES Universitas Waterloo, Kanada, dan dilaksanakan bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada. Edi menjelaskan, banjir dan pasang rob yang terjadi hampir setiap tahun telah berdampak signifikan terhadap infrastruktur jalan, bangunan publik, serta rumah tinggal masyarakat, khususnya di kawasan bantaran Sungai Kapuas.
“Melalui kajian ini, kita ingin mengetahui besaran kerugian secara detail dan terukur, sehingga dapat menjadi dasar dalam menyusun kebijakan mitigasi banjir yang lebih tepat dan berkelanjutan,” jelasnya.
Selama ini, Pemkot Pontianak telah melakukan berbagai upaya mitigasi jangka pendek, di antaranya peninggian badan jalan, perbaikan dan pemeliharaan sistem drainase primer hingga tersier, pembersihan saluran air secara rutin, serta penerapan sistem pompanisasi untuk mempercepat aliran air menuju Sungai Kapuas. Namun, karakter topografi Pontianak yang relatif datar membuat kecepatan aliran air sangat bergantung pada kondisi muka air sungai.
Edi menegaskan bahwa persoalan banjir di Pontianak tidak bisa ditangani secara parsial. Faktor perubahan iklim, kenaikan muka air laut, kerusakan wilayah hulu, sedimentasi sungai, hingga pesatnya pembangunan di wilayah sekitar seperti Kubu Raya dan Mempawah turut mempengaruhi pola aliran air menuju kota.
“Penanganan banjir harus dilakukan secara terpadu dan lintas wilayah. Kolaborasi antara pemerintah daerah, provinsi, hingga pemerintah pusat menjadi keharusan,” tegasnya.
Ia berharap hasil kajian aktuaria ini dapat dimanfaatkan sebagai rujukan oleh pemerintah kota, pemerintah provinsi, maupun kementerian terkait, terutama dalam perencanaan jangka panjang penanggulangan banjir, termasuk pembangunan infrastruktur berskala besar. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan juga dinilai sangat penting.
“Kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga saluran air dan tidak membuang sampah sembarangan agar risiko banjir dapat ditekan,” tambahnya.
Sementara itu, perwakilan Universitas Waterloo, Prof. Stefan Steiner, menjelaskan bahwa kajian ini mengombinasikan pendekatan aktuaria dengan pengumpulan data primer dan sekunder melalui survei lapangan, diskusi kelompok terarah, serta konsultasi intensif dengan para pemangku kepentingan lokal.
“Pendekatan aktuaria memungkinkan penghitungan risiko dan kerugian banjir secara lebih akurat, tidak hanya dari sisi kerusakan fisik, tetapi juga dampak sosial dan ekonomi yang dirasakan masyarakat,” ungkap Prof. Steiner.
Menurutnya, integrasi antara pemodelan ilmiah dan kondisi sosial di lapangan menjadi kunci dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif. Kajian lanjutan ini merupakan kelanjutan dari riset risiko banjir yang sebelumnya telah dilakukan oleh FINCAPES dan akan berlangsung selama sembilan bulan ke depan.
Melalui studi ini, diharapkan keterkaitan antara sains, dampak sosial-ekonomi, dan proses pengambilan kebijakan publik semakin kuat, sehingga pemerintah daerah memiliki dasar yang kokoh dalam merancang strategi mitigasi dan pembiayaan iklim yang efektif serta berkelanjutan.
Hasil kajian tersebut diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi Kota Pontianak, tetapi juga dapat menjadi model bagi kota-kota dataran rendah lainnya yang menghadapi risiko banjir serupa.
