PONTIANAK — Sebesar 24.112 ton cadangan uranium yang menjadi bahan baku utama reaktor nuklir ditemukan di Kalimantan Barat (Kalbar) menjadi sebuah penemuan yang menakjubkan. Maka dari itu seorang Pakar energi dari Universitas Tanjungpura (Untan), Kiki Priyo Utomo, mendorong pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Kalimantan Barat (Kalbar) untuk mendukung target swasembada energi di masa pemerintahan Prabowo–Gibran.
Menurut Kiki, PLTN adalah pilihan paling realistis bagi Kalbar yang memiliki kebutuhan energi besar namun pasokan listrik masih terbatas.
“Dua opsi energi paling rasional adalah bioenergi dan nuklir. Keduanya punya risiko, tapi nuklir menawarkan efisiensi tertinggi. Kebutuhan bahan bakarnya kecil, namun energi yang dihasilkan sangat besar,” ujarnya, Sabtu (22/11/2025).
Kiki menilai PLTN tidak hanya penting untuk elektrifikasi masyarakat, tetapi juga untuk menopang kebutuhan industri, terutama sektor smelter bauksit yang berkembang pesat di Kalbar.
“Industri smelter membutuhkan energi sangat besar dan tidak mungkin selamanya mengandalkan gas atau batu bara. Mereka membutuhkan nuklir. Jika PLTN tersedia, produksi alumina akan meningkat drastis,” katanya.
Ia menambahkan, peningkatan kapasitas industri akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat karena menciptakan lapangan kerja dan memperkuat perekonomian daerah. Meski mendukung pembangunan PLTN, Kiki menekankan bahwa pemerintah harus berhati-hati dan mengedepankan edukasi publik.
“Jika ingin membangun PLTN, semuanya harus transparan. Masyarakat perlu tahu risiko dan menjadi bagian dari mitigasinya. Ketakutan muncul karena kurangnya informasi,” tegasnya.
Menurutnya, diskusi publik tentang nuklir masih minim di Kalbar dan lebih banyak terjadi di tingkat pusat.
Dalam kesempatan yang sama, pakar kebijakan publik Untan Dr. Erdi menegaskan bahwa PLTN merupakan solusi ekonomis untuk mencapai swasembada energi di Kalbar. Ia menyebut rencana PLTN telah masuk dalam Rencana Tata Ruang Energi Nasional (RTN).
“Pemerintah Prabowo–Gibran perlu meyakinkan masyarakat bahwa PLTN aman dan memberikan manfaat besar. Jika kepercayaan publik terbentuk, itu akan menjadi catatan penting bagi pemerintah,” ujarnya.
Sementara itu, pakar ekonomi Untan Meiran Panggabean menyatakan pembangunan PLTN di Indonesia merupakan keniscayaan karena Presiden Prabowo telah memasukkannya dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2025–2029. Ia juga mengungkapkan bahwa studi kelayakan di Kalbar menunjukkan kondisi geologi dan topografi wilayah tersebut memenuhi syarat keamanan.
Menurut Meiran, keberadaan PLTN akan mengakhiri ketergantungan listrik Kalbar terhadap Malaysia.
“Jika efisiensi tercapai, bukan hanya berhenti impor listrik, Kalbar bahkan bisa mengekspor energi ke negara tetangga,” ujarnya.
Hingga kini, Indonesia masih bergantung pada energi fosil. Sekitar 66% listrik nasional berasal dari batu bara, menyumbang lebih dari 650 juta ton CO₂ pada 2022. Energi terbarukan baru menyentuh 13–15%, jauh dari target 23% pada 2025.
Untuk mendorong transisi energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang menyiapkan Peraturan Presiden tentang pembentukan Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO), lembaga pelaksana pembangunan pembangkit nuklir.
