PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menyatakan optimisme tinggi dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan stok pangan bagi masyarakat Kalimantan Barat menjelang pergantian tahun. Hal tersebut disampaikan menyusul capaian inflasi Kalbar yang berada dalam kategori terkendali secara nasional.
Berdasarkan data nasional terbaru, Kalimantan Barat tercatat berada di zona hijau dengan tingkat inflasi sebesar 2,04 persen dan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di angka 2,01 persen. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan sejumlah provinsi lain, seperti Nusa Tenggara Barat yang mencapai 8,62 persen dan DKI Jakarta sebesar 5,10 persen.
“Alhamdulillah, Kalimantan Barat saat ini berada di zona hijau dengan inflasi 2,04 persen dan IPH yang sangat terkendali di angka 2,01 persen. Kami optimis dapat menjaga stabilitas harga dan memastikan stok pangan mencukupi bagi seluruh masyarakat Kalimantan Barat,” tegas Ria Norsan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional (Bapanas), serta jajaran Satgas Pangan pusat secara virtual di Ruang DAR Kantor Gubernur pada Senin (29/12/2025).
Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari komitmen pemerintah daerah dalam memastikan kehadiran negara benar-benar dirasakan masyarakat, khususnya melalui harga pangan yang terjangkau hingga ke meja makan rumah tangga.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, lanjut Norsan, terus mengambil langkah-langkah konkret untuk menekan potensi lonjakan harga. Di antaranya dengan menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM) secara masif di berbagai kabupaten dan kota, serta melakukan pemantauan langsung ke pasar rakyat untuk melihat pergerakan harga secara riil.
“Gerakan Pangan Murah terus kami lakukan, dan saya juga rutin turun langsung ke pasar rakyat untuk memastikan ketersediaan stok dan harga tetap stabil. Data dari Kantor Staf Kepresidenan menunjukkan harga beras kita sudah mengalami penurunan dari Rp14.524 menjadi Rp14.512 per kilogram bulan ini,” jelasnya.
Meski demikian, Ria Norsan menegaskan pemerintah daerah tidak boleh lengah. Koordinasi dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan akan terus diperkuat agar inflasi daerah tetap terkendali sesuai arahan Wakil Menteri Dalam Negeri.
Selain itu, Ria Norsan menegaskan komitmen Pemprov Kalbar untuk mengawal kebijakan Menteri Pertanian terkait pengendalian harga pangan agar tidak melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET), sekaligus menindak tegas praktik spekulasi harga.
“Dengan kolaborasi solid bersama kementerian dan lembaga terkait, TNI, Polri, Kejaksaan, Bapanas, Bulog, serta instansi lainnya, kami berkomitmen menjaga pasokan pangan tetap aman meskipun dihadapkan pada tantangan curah hujan tinggi yang berpotensi mempengaruhi hasil pertanian,” pungkasnya.
