KUBU RAYA – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam mengatasi persoalan permukiman kumuh yang masih menjadi tantangan di sejumlah daerah, khususnya di Kabupaten Kubu Raya.
Hal tersebut disampaikan Ria Norsan saat mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat dalam kunjungan ke kawasan Parit Baru, Kabupaten Kubu Raya, Senin (2/3/2026).
Kunjungan tersebut bertujuan untuk meninjau langsung kondisi kawasan kumuh sekaligus melihat rencana pembangunan dan penataan ulang lingkungan di wilayah tersebut. Parit Baru disebut sebagai salah satu sasaran utama program pengurangan dan penataan kembali kawasan kumuh di Kalimantan Barat.
“Pemprov Kalbar sudah memiliki program bedah rumah yang setiap tahun dilaksanakan di 14 kabupaten/kota. Rumah tidak layak huni kita perbaiki, lingkungannya juga kita tata kembali,” ujar Ria Norsan.
Menurutnya, Kabupaten Kubu Raya menjadi daerah dengan konsentrasi permukiman kumuh tertinggi di Kalbar. Kondisi tersebut terutama terlihat di sepanjang jalur Adi Sucipto, di mana rumah-rumah berdempetan, drainase tidak berfungsi optimal, serta tata ruang yang sejak awal kurang terencana.
“Kalau di daerah lain, lahannya masih luas, masih banyak ruang terbuka dan tumbuhan. Tapi di Kubu Raya ini rumah berdinding dempet-dempetan dan saluran air banyak yang mampet. Ini yang menjadi fokus penanganan kita,” jelasnya.
Pemprov Kalbar, lanjut Norsan, berkomitmen memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat penanganan kawasan kumuh, baik melalui program bedah rumah, peningkatan infrastruktur dasar seperti drainase dan sanitasi, maupun penataan lingkungan permukiman secara terpadu.(Ara)
