PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menerima kunjungan kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat.
Kunjungan ini menjadi bagian dari agenda Banggar DPR RI dalam menghimpun berbagai masukan dari pemerintah daerah sebagai bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027.
Dalam pertemuan tersebut, Krisantus menyampaikan sejumlah isu strategis yang dinilai penting untuk menjadi perhatian pemerintah pusat, terutama terkait penguatan kapasitas fiskal daerah.
Menurutnya, Kalimantan Barat sebagai daerah penghasil sumber daya alam membutuhkan kebijakan yang lebih berpihak agar manfaat ekonomi dari potensi daerah dapat dirasakan secara optimal.
“Kalimantan Barat memiliki potensi besar di sektor perkebunan maupun industri pengolahan mineral. Karena itu, kami berharap ada formulasi Dana Bagi Hasil yang lebih adil sehingga daerah penghasil memperoleh manfaat yang seimbang dengan kontribusinya,” ujar Krisantus, Kamis (17/7/2026).
Ia menjelaskan, selain mendorong peningkatan porsi Dana Bagi Hasil (DBH), pemerintah daerah juga berharap adanya dukungan pemerintah pusat terhadap pembiayaan belanja pegawai, khususnya setelah pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Menurutnya, beban belanja pegawai yang terus meningkat berpengaruh terhadap ruang fiskal daerah dalam membiayai pembangunan.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga mengusulkan adanya kepastian regulasi mengenai pengelolaan pungutan dan retribusi di sektor sumber daya alam agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan antarinstansi. Kepastian aturan tersebut dinilai penting untuk mendukung iklim investasi sekaligus meningkatkan pendapatan daerah.
Selain menyampaikan tantangan fiskal, Krisantus turut memaparkan sejumlah perkembangan pembangunan di Kalimantan Barat. Salah satunya mulai beroperasinya Terminal Kijing di Kabupaten Mempawah yang telah melaksanakan ekspor perdana pada Juni 2026. Kehadiran pelabuhan tersebut diharapkan semakin memperkuat konektivitas logistik, terutama jika didukung pembangunan Jalan Tol Pontianak–Pelabuhan Kijing.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur, hilirisasi industri, penguatan UMKM, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga digitalisasi pelayanan publik menjadi fokus pemerintah daerah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Sementara itu, Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, Syarif Abdullah Alkadrie, mengatakan kunjungan kerja ke Kalimantan Barat bertujuan memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi fiskal daerah, termasuk berbagai kebutuhan pembangunan yang akan menjadi bahan pembahasan dalam penyusunan APBN 2027.
Ia menegaskan seluruh aspirasi yang disampaikan pemerintah daerah akan menjadi masukan penting bagi Banggar DPR RI, khususnya terkait Dana Transfer ke Daerah (TKD), Dana Bagi Hasil (DBH), hingga dukungan terhadap pembangunan infrastruktur.
Syarif juga mengakui tingginya beban belanja pegawai menjadi persoalan yang banyak disampaikan pemerintah daerah. Bahkan, terdapat daerah yang harus mengalokasikan lebih dari separuh APBD untuk membayar gaji pegawai sehingga ruang anggaran pembangunan menjadi semakin terbatas.
“Masukan dari pemerintah daerah sangat penting bagi kami. Seluruhnya akan menjadi bahan pembahasan di Banggar DPR RI dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal nasional dan kebijakan anggaran pemerintah,” katanya.
Melalui kunjungan kerja tersebut, diharapkan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah semakin kuat dalam merumuskan kebijakan fiskal yang mampu mendukung pemerataan pembangunan serta mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah, khususnya Kalimantan Barat.(Ara)
