PONTIANAK – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menegaskan pentingnya memperluas akses permodalan bagi pelaku usaha mikro untuk memperkuat perekonomian daerah. Upaya tersebut diwujudkan melalui program Kredit Usaha Mikro Peduli (KUM Peduli) yang memberikan dukungan pembiayaan dengan subsidi bunga dan biaya penjaminan.
Namun, keterbatasan akses terhadap pembiayaan yang terjangkau masih menjadi tantangan, bahkan berpotensi membuat sebagian pelaku usaha bergantung pada pinjaman rentenir.
Menurutnya, KUM Peduli menjadi salah satu langkah untuk memperluas inklusi keuangan sekaligus memberikan kesempatan kepada pelaku UMKM agar dapat mengembangkan usahanya dengan dukungan modal yang lebih terjangkau.
Dalam pelaksanaannya, Pemprov Kalbar bersinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan pelaku jasa keuangan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Kalbar. Program ini dijalankan oleh Bank Kalbar melalui skema Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR).
Melalui kerja sama dengan Bank Kalbar dan Jamkrida Kalbar, Pemprov Kalbar menanggung 50 persen bunga kredit serta 50 persen biaya penjaminan atau Imbal Jasa Penjaminan (IJP). Bank Kalbar bertugas menyalurkan pembiayaan dan menilai kelayakan usaha, sedangkan Jamkrida Kalbar memberikan penjaminan kredit.
“Seluruh kerja sama ini dilandasi prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance, agar beban pengusaha mikro berkurang secara nyata,” ujar Krisantus, Senin (19/10/2026).
Ia juga mengingatkan agar penyaluran pembiayaan dilakukan secara tepat sasaran, cepat, dan akuntabel. Penilaian kelayakan usaha serta kemampuan penerima dalam mengembalikan pinjaman harus tetap menjadi perhatian agar program dapat berjalan secara berkelanjutan.
Selain penguatan akses modal, kegiatan tersebut dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen bersama dan pengenalan Program Pengembangan Ekonomi Daerah Kawasan Wisata Terpadu Kota Singkawang. Program ini diharapkan mampu membuka peluang bagi UMKM di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif untuk tumbuh serta meningkatkan daya saing.
Krisantus mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat kolaborasi dalam membangun ekonomi daerah yang inklusif.
Ia juga berpesan agar pelaku UMKM memanfaatkan dukungan pembiayaan secara bijak untuk meningkatkan kapasitas usaha, memperluas peluang bisnis, dan memberikan dampak positif bagi perekonomian Kalimantan Barat.
“Mari kita bersinergi untuk memperkuat ekonomi lokal Kalimantan Barat yang tangguh dan inklusif. Kepada para pelaku UMKM, manfaatkan bantuan modal usaha ini dengan sebaik-baiknya untuk mengembangkan usaha dan menggerakkan perekonomian daerah,” pungkasnya.(Ara)
