KUBU RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendorong penyusunan regulasi tata kelola kratom yang adil, memberikan kepastian hukum, serta melindungi kepentingan petani dan pelaku usaha lokal.

Sebelum FGD, Krisantus bersama pimpinan dan anggota DPRD Kalbar juga melakukan audiensi dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, untuk membahas penguatan tata kelola dan hilirisasi kratom.

Krisantus menyebutkan, kratom menjadi sumber penghidupan bagi ribuan petani di Kalbar dengan luas lahan mencapai sekitar 11.800 hektare. Namun, belum adanya kepastian regulasi tata niaga menyebabkan komoditas tersebut mengalami penumpukan di daerah.

“Kratom ini adalah sumber penghidupan bagi ribuan petani kita. Negara harus hadir untuk melindungi mereka, bukan membiarkan mereka berjalan sendiri tanpa kepastian hukum,” tegasnya saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Pansus Tata Kelola Kratom DPRD Kalbar di Hotel Yuan Pasar Baru, Jakarta Pusat, Kamis (19/11/2026).

Ia berharap regulasi yang disusun mampu memberikan kepastian usaha, akses pasar, perlindungan harga, serta memperhatikan standar mutu, kesehatan, dan keberlanjutan lingkungan.

Krisantus juga meminta agar penyusunan Peraturan Daerah (Perda) melibatkan petani, pengusaha lokal, dan para ahli agar kebijakan yang dihasilkan tidak memberatkan petani kecil.

Pemprov Kalbar, lanjutnya, siap bersinergi dengan DPRD dan pemerintah pusat agar tata kelola kratom dapat berjalan profesional, meningkatkan kesejahteraan petani, serta memberikan kontribusi terhadap perekonomian dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).(Ara)