PONTIANAK – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga dan meningkatkan kualitas demokrasi di Kalimantan Barat.

Menurutnya, demokrasi tidak cukup hanya diwujudkan melalui penyelenggaraan pemilihan umum, tetapi juga harus tercermin dalam kebebasan berpendapat, partisipasi masyarakat, serta perlindungan hak-hak warga negara.

Dalam sambutannya, Krisantus mengatakan Indeks Demokrasi Indonesia menjadi salah satu tolok ukur untuk melihat perkembangan demokrasi sekaligus mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Ia menilai, pengukuran IDI tidak seharusnya hanya berorientasi pada pencapaian angka statistik, melainkan harus mampu memberikan gambaran nyata mengenai kondisi demokrasi dan menjadi acuan dalam menentukan kebijakan pembangunan.

“Demokrasi bukan hanya tentang bagaimana kita memilih pemimpin, tetapi juga bagaimana pemerintah memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, berpartisipasi dalam pembangunan, serta mendapatkan hak-haknya secara adil. Karena itu, kualitas demokrasi harus terus kita jaga dan perkuat bersama,” ungkapnya saat membuka Rapat Koordinasi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kalimantan Barat di Ruang Lotus Hotel Novotel Pontianak, Jum’at (20/11/2026).

Krisantus juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, instansi vertikal, kalangan akademisi, dan masyarakat sipil. Sinergi tersebut diperlukan agar proses pengumpulan hingga pengolahan data IDI berjalan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ia berharap melalui rapat koordinasi tersebut, seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama terkait indikator penilaian demokrasi serta mampu memberikan kontribusi sesuai peran masing-masing.

“Melalui koordinasi ini, saya berharap seluruh pihak dapat memberikan kontribusi dan data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan. Hasil pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia hendaknya tidak hanya menjadi angka atau capaian statistik, tetapi juga menjadi dasar dalam menentukan langkah-langkah perbaikan demokrasi ke depan,” tambahnya.(Ara)