JAKARTA – DPR RI resmi sahkan Undang-undang Perampasan Aset hari ini, Kamis (19/11/2026) melalui Rapat Paripurna yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Namun, ada poin yang dihilangkan, yaitu pemiskinan koruptor.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengtakan atas dasar pertimbangan HAM dan sifat hukum acara, pembentuk undang-undang memutuskan tidak memasukkan ketentuan illicit enrichment ke dalam naskah UU Perampasan Aset.
“Dalam teknis perundang-undangan ya, undang-undang perampasan aset ini kan sifatnya formil, undang-undang tentang tata cara, tentang hukum acara. Jadi bukan undang-undang materiil yang memuat norma-norma penghukuman,” ungkapnya.
Menurutnya, ketentuan pemiskinan atau penindakan atas peningkatan kekayaan pejabat publik yang tidak wajar (illicit enrichment) tidak masuk ke dalam Undang-Undang (UU) Perampasan Aset yang baru disahkan.(UL)

