SINTANG– Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, meminta Pemerintah Kabupaten Sintang dan Melawi meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, terutama banjir, angin puting beliung, dan tanah longsor (Bantingsor), menyusul meningkatnya curah hujan di sejumlah wilayah Kalimantan Barat.

Hal tersebut disampaikan Ria Norsan saat memimpin Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi bersama Pemerintah Kabupaten Sintang dan Melawi di Aula Kantor Bupati Sintang, Jumat (20/11/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri Bupati Sintang Gregorius Bala dan Bupati Melawi H. Dadi Sunarya Usfa Yursa bersama jajaran Forkopimda masing-masing daerah.

Dalam rapat tersebut, Norsan menekankan pentingnya koordinasi lintas daerah dan sinergi seluruh unsur pemerintah untuk mengantisipasi dampak bencana terhadap masyarakat.

Menurutnya, curah hujan yang mulai meningkat membawa dua kondisi yang perlu disikapi secara bersamaan. Di satu sisi, hujan mengakhiri kemarau panjang selama kurang lebih tiga bulan yang sebelumnya memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk di Sintang dan Melawi. Namun, di sisi lain, kondisi tersebut meningkatkan risiko banjir, angin puting beliung, hingga tanah longsor.

Karena itu, pemerintah daerah diminta tidak lengah dan mulai mengambil langkah antisipasi sejak dini.

Terkait anggaran, Norsan mengingatkan agar dana bantuan penanganan karhutla digunakan sesuai peruntukan dan petunjuk teknis dari Kementerian Dalam Negeri. Anggaran tersebut tidak diperbolehkan dialihkan untuk penanganan bencana hidrometeorologi atau Bantingsor.

Ia meminta BPBD dan perangkat daerah yang menangani keuangan berkoordinasi agar realisasi anggaran tetap sesuai ketentuan.

Selain itu, Norsan menyebutkan bahwa salah satu persyaratan untuk memperoleh bantuan lanjutan dari pemerintah pusat dalam penanganan bencana hidrometeorologi adalah adanya minimal tiga kabupaten yang telah menetapkan status siaga bencana.

Ia juga meminta setiap pemerintah kabupaten mengoptimalkan sumber daya dan kemampuan daerah dalam menangani bencana yang masih dapat ditangani secara mandiri.

“Saya mengimbau agar kita melakukan antisipasi sejak awal agar dampak yang lebih besar maupun korban jiwa dapat dihindari,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Norsan turut menyinggung pengadaan kendaraan pemadam kebakaran. Menurutnya, daerah dengan alokasi anggaran Rp10 miliar masih dapat melakukan pengadaan unit damkar, tetapi disarankan memilih kendaraan berukuran lebih kecil agar mampu menjangkau jalan dan medan yang sempit.

Perhatian juga diarahkan pada pemulihan lingkungan pascakarhutla. Norsan mendorong pemerintah daerah bersinergi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) melalui program penghijauan, seperti penanaman pohon buah-buahan dan pembagian bibit kepada masyarakat.

Ia mengingatkan agar pemanfaatan lahan bekas terbakar tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan tidak menimbulkan kerusakan baru.

Sementara di sektor kesehatan, perubahan musim juga perlu diantisipasi karena berpotensi meningkatkan kasus penyakit, khususnya demam berdarah dengue (DBD) dan chikungunya.

Untuk itu, Dinas Kesehatan bersama puskesmas diminta mengintensifkan pemberantasan sarang nyamuk, edukasi kepada masyarakat, serta fogging berdasarkan kebutuhan dan rekomendasi petugas kesehatan.

Norsan juga mengajak masyarakat menjaga kebersihan lingkungan dan pekarangan rumah agar tidak menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk.

Menutup arahannya, ia mengungkapkan bahwa potensi banjir dan kenaikan permukaan air mulai terpantau di sejumlah wilayah Kalimantan Barat, di antaranya Kota Singkawang dan Kabupaten Sambas. Sementara itu, peningkatan debit air juga mulai terlihat di wilayah hulu Kabupaten Melawi.

Ia meminta pemerintah daerah bersama seluruh unsur terkait meningkatkan pemantauan kondisi wilayah dan memastikan langkah penanganan dilakukan secara cepat serta terkoordinasi guna mencegah meluasnya dampak bencana.