PONTIANAK – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat mencatat minyak goreng dan ikan tongkol menjadi dua komoditas yang paling sering menyumbang inflasi sepanjang Januari hingga Juni 2026. Kedua komoditas tersebut masing-masing mengalami kenaikan harga sebanyak empat kali dalam kurun waktu enam bulan.
“Berdasarkan hasil pemantauan kami, minyak goreng dan ikan tongkol mengalami inflasi sebanyak empat kali selama Januari hingga Juni2026,” ujar Saichudin, Kamis (23/7/2026).
Selain kedua komoditas tersebut, BPS juga mencatat ikan kembung dan ikan baung menjadi penyumbang inflasi yang paling dominan dengan frekuensi kenaikan harga mencapai lima kali dalam periode yang sama.
Saichudin menjelaskan, tekanan inflasi juga masih terjadi pada sejumlah komoditas pangan strategis lainnya, seperti beras, cabai rawit, cabai merah, bawang merah, bawang putih, hingga daging sapi yang masih rentan mengalami fluktuasi harga.
Khusus komoditas beras, BPS mencatat Kota Pontianak mengalami inflasi harga secara berturut-turut selama empat bulan terakhir. Kondisi serupa mulai terlihat di beberapa daerah lain seiring bergesernya musim panen.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan agar langkah antisipasi dapat dilakukan sejak dini untuk menjaga stabilitas harga pangan.
Tak hanya memotret perkembangan harga, BPS juga memaparkan hasil Survei Pola Perdagangan Tahun 2025 yang menunjukkan masih tingginya margin distribusi sejumlah komoditas. Margin perdagangan dan pengangkutan beras tercatatsebesar 18,17 persen, sedangkan bawang putih mencapai 47,98 persen dan daging sapi sebesar 21,82 persen.
“Intervensi pemerintah daerah untuk memperpendek rantai distribusi dapat menjadisalah satu upaya efektif dalam menekan harga di tingkat konsumen,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Saichudin turut melaporkan perkembangan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kalimantan Barat yang hingga saat ini telah mencapai 50,26 persen.
Ia menegaskan sensus tersebut tidak berkaitan dengan perpajakan, melainkan bertujuan menyediakan data sosial ekonomi yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan ekonomi serta pemutakhiran data program perlindungan sosial.(Ara)
