PONTIANAK – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menegaskan pentingnya sinergi lintas lembaga dalam memperkuat pelayanan dan perlindungan masyarakat, termasuk pemenuhan hak perempuan dan anak pascaperceraian.

Krisantus mengapresiasi inisiatif PTA Pontianak dalam membangun kolaborasi antarlembaga. Menurutnya, kerja sama menjadi faktor penting dalam mempercepat pelaksanaan berbagai program dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Semua kegiatan dan proses pembangunan akan sukses apabila ada kerja sama dan saling mendukung. Kalau kerja sendiri-sendiri, saya yakin akan lambat selesai. Tapi kalau dikerjakan bersama, insyaallah lebih cepat tercapai,” ujarnya, di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Rabu (18/11/2026).

Ia mengatakan, tantangan pembangunan di Kalimantan Barat membutuhkan keterlibatan seluruh pihak. Dengan wilayah yang luas dan terdiri dari 14 kabupaten/kota, pemerataan pembangunan, termasuk akses infrastruktur dasar hingga ke pedesaan, harus terus menjadi perhatian bersama.

Selain itu, Krisantus mengingatkan pentingnya menjaga keberagaman, persaudaraan, dan toleransi di tengah masyarakat Kalimantan Barat yang majemuk.

“Di Kalimantan Barat kita harus menjaga pluralisme, kemajemukan, dan toleransi. Karena dengan hadirnya toleransi, semangat kebersamaan, persaudaraan, dan cinta kasih, maka semua program akan dapat dilaksanakan dengan sukses,” tegasnya.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat dari berbagai latar belakang untuk memiliki rasa cinta dan kepedulian terhadap Kalimantan Barat sebagai tempat tinggal bersama.
Sementara itu, Ketua PTA Pontianak, Chandra Boy Seroza, menyampaikan bahwa MoU tersebut menjadi langkah untuk memperkuat perlindungan hukum bagi perempuan dan anak, terutama dalam memastikan terpenuhinya hak-hak setelah perceraian.

Menurutnya, masih terdapat persoalan dalam pelaksanaan putusan pengadilan terkait hak perempuan dan anak. Tidak sedikit putusan yang secara hukum telah memberikan keadilan, tetapi sulit direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Chandra mengungkapkan, angka perceraian di Kalimantan Barat mencapai sekitar 13.000 hingga 22.000 perkara setiap tahun. Kondisi tersebut dinilai membutuhkan perhatian serius karena dampaknya tidak hanya dirasakan pasangan suami istri, tetapi juga anak-anak.

Melalui kerja sama lintas lembaga ini, Krisantus berharap semangat kolaborasi dapat terus diperkuat sehingga berbagai persoalan masyarakat dapat ditangani secara bersama-sama dan pelayanan publik semakin optimal.(Ara)