KUBU RAYA – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menegaskan pentingnya profesionalitas, kepatuhan terhadap regulasi, serta ketepatan waktu dalam pelaksanaan Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Tahun Anggaran 2026.

Krisantus mengatakan, pembangunan PSU merupakan bagian penting dalam meningkatkan kualitas kawasan permukiman sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Untuk itu, setiap pekerjaan harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ia mengingatkan seluruh pihak agar memperhatikan tiga aspek utama, yakni tertib pengelolaan aset, kepatuhan terhadap aturan pengadaan barang dan jasa, serta pengendalian waktu pelaksanaan pekerjaan.

Terkait pengelolaan aset, Krisantus menegaskan bahwa PSU merupakan aset daerah yang harus dijaga dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Ia meminta dinas terkait bersama penyedia jasa memastikan seluruh proses pendataan, administrasi, hingga serah terima aset dilakukan secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kita sudah memiliki berita acara bersama KPK terkait penertiban, pendataan, dan pengelolaan PSU sebagai aset daerah. Karena itu, jangan sampai ada penyimpangan, tumpang tindih lahan, maupun ketidaksesuaian spesifikasi teknis di lapangan,” tegasnya saat membuka kegiatan Penandatanganan Kontrak Pekerjaan Program PSU Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung di Ballroom Hotel Alimoer, Kabupaten Kubu Raya, Senin (16/11/2026).

Selain itu, ia meminta seluruh pihak menjalankan proses pengadaan sesuai regulasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), termasuk Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026 dan Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026.

Menurutnya, penandatanganan kontrak bukan sekadar memenuhi kewajiban administrasi, tetapi juga menjadi bentuk komitmen dan tanggung jawab hukum antara pemerintah dan penyedia jasa.

“Seluruh pihak harus mematuhi ketentuan pengadaan, mulai dari proses e-purchasing, pelaksanaan pekerjaan, hingga pengendalian mutu sesuai regulasi LKPP,” ujarnya.

Perhatian lainnya adalah ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan. Mengingat pelaksanaan program berlangsung menjelang akhir tahun anggaran, Krisantus meminta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia jasa mengatur jadwal serta mengawasi progres pekerjaan secara ketat.

Ia mengingatkan agar tidak terjadi keterlambatan yang dapat berdampak pada pelayanan kepada masyarakat maupun menimbulkan persoalan administrasi keuangan daerah, termasuk potensi tunda bayar.

“Jangan sampai pekerjaan melewati masa kontrak yang telah disepakati. Segera lakukan mobilisasi tenaga kerja, material, dan peralatan sejak hari pertama setelah penandatanganan kontrak. Progres pekerjaan juga harus dievaluasi secara berkala,” pesannya.

Krisantus berharap seluruh paket pekerjaan PSU Tahun Anggaran 2026 dapat terlaksana dengan baik, menghasilkan infrastruktur yang berkualitas, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Ia pun menekankan agar setiap pekerjaan mengedepankan prinsip tepat mutu, tepat waktu, dan tepat sasaran.(Ara)