PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalbar mengukir sejarah baru dengan untuk pertama kalinya menyelenggarakan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II sekaligus meluncurkan Kalbar Corporate University.
Kepala BPSDM Provinsi Kalbar, Windy Prihastari, mengatakan pelaksanaan PKN Tingkat II menjadi momentum bersejarah bagi Kalimantan Barat. Terlebih, kegiatan tersebut bertepatan dengan semangat peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
“Ini mengukir sejarah baru, karena pertama kali melaksanakan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II. Momentum Hari Kemerdekaan ini menjadi penyemangat dalam pengembangan kompetensi,” ujar Windy, Selasa (18/8/2026).
Menurutnya, PKN Tingkat II yang dilaksanakan di Kalbar tidak hanya ditujukan bagi aparatur sipil negara (ASN) di Kalimantan Barat. Karena berskala nasional, ASN dari provinsi lain maupun kementerian dan lembaga juga memiliki kesempatan untuk mengikuti pelatihan tersebut.
“Bukan hanya pengembangan kompetensi ASN di Kalimantan Barat, karena ini nasional. Siapapun dari provinsi lain bisa ikut bergabung untuk melaksanakan pelatihan di sini,” jelasnya.
Selain PKN Tingkat II, agenda penting lainnya adalah peluncuran Kalbar Corporate University. Konsep tersebut diarahkan untuk membangun budaya organisasi yang terus belajar secara terintegrasi.
Windy menjelaskan, peningkatan kapasitas ASN tidak hanya dilakukan melalui pelatihan formal. Proses pembelajaran juga dapat diperoleh dari pengalaman, pembelajaran daring, diskusi, hingga berbagai bentuk pembelajaran lainnya.
“Pembelajaran tersebut sangat luas sekali. Dari pengalaman, kemudian pembelajaran secara daring, dari diskusi-diskusi. Dan inilah nanti yang akan terintegrasi,” katanya.
Ia menegaskan, penerapan Corporate University bukan hanya menjadi tanggung jawab BPSDM. Seluruh perangkat daerah dan BPSD masing-masing juga dituntut aktif agar proses pembelajaran benar-benar menjawab kebutuhan organisasi dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Bukan hanya BPSDM, tetapi perangkat daerah juga harus aktif. Karena ini menjawab kebutuhan organisasi yang nantinya harus berdampak bagi masyarakat,” ungkapnya.
Melalui konsep tersebut, Windy berharap ASN di Kalimantan Barat ke depan dapat menjadi lebih inovatif, adaptif, serta mampu menghasilkan kinerja yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Sementara itu, pelaksanaan PKN Tingkat II telah dimulai dan akan berlangsung hingga Desember 2026. Pelatihan tersebut menggunakan sistem pembelajaran klasikal dan non-klasikal.
Pada tahap awal, peserta akan mengikuti pembelajaran secara klasikal atau tatap muka selama tiga hari. Selanjutnya, proses pembelajaran dilanjutkan melalui Zoom, pembelajaran jarak jauh, serta pembelajaran mandiri.
Peserta kemudian akan kembali mengikuti tahapan klasikal berikutnya di BPSDM Provinsi Kalbar, hingga seluruh rangkaian pelatihan selesai pada Desember mendatang.
Untuk tahun 2026, BPSDM Provinsi Kalbar menetapkan kuota minimal sebanyak 35 peserta. Jumlah tersebut dipilih karena pelaksanaan PKN Tingkat II baru pertama kali digelar di Kalimantan Barat.
Namun, melihat tingginya minat peserta, pemerintah daerah berencana meningkatkan kuota pada tahun 2027.
“Untuk tahun ini kita mengambil kuota minimal 35 orang. Karena pertama, jadi kuota kami minimal 35 orang. Tapi tahun 2027, atas izin dari Pak Gubernur, kami membuka 70 kuota,” tutur Windy.
Ia mengatakan, kuota 35 peserta pada tahun ini belum mampu mengakomodasi seluruh peminat. Bahkan, terdapat minat dari kementerian, lembaga, maupun pemerintah provinsi lain untuk mengikuti PKN Tingkat II di Kalimantan Barat.
“Dari pusat, kementerian lembaga serta provinsi lain juga banyak yang ingin mengikuti. Insyaallah di tahun 2027 ke depan benar-benar terbuka secara nasional pesertanya,” pungkasnya.(Ara)
