PONTIANAK — Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat pada Triwulan I Tahun 2026 tercatat mencapai 6,14 persen secara year-on-year (yoy). Angka tersebut menempatkan Kalimantan Barat sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Pulau Kalimantan sekaligus melampaui rata-rata nasional.
Capaian itu dinilai menjadi sinyal positif terhadap penguatan ekonomi daerah di tengah kondisi ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian.
Gubernur Ria Norsan mengatakan pertumbuhan ekonomi Kalbar ditopang oleh meningkatnya aktivitas investasi, konsumsi masyarakat, serta penguatan sektor hilirisasi industri berbasis sumber daya alam.
“Pertumbuhan ekonomi Kalbar mencapai 6,14 persen dan menjadi yang tertinggi di Kalimantan. Ini hasil kerja bersama seluruh elemen daerah dalam mendorong investasi, pembangunan, dan penguatan ekonomi masyarakat,” ujarnya, Sabtu (9/5/2026).
Menurutnya, pemerintah daerah terus fokus menciptakan iklim investasi yang kondusif, memperkuat konektivitas wilayah, serta mendorong hilirisasi agar nilai tambah ekonomi tidak keluar dari daerah.
Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama dengan kontribusi mencapai 49,22 persen terhadap struktur ekonomi daerah. Momentum Hari Besar Keagamaan Nasional seperti Ramadan, Idulfitri, dan Imlek juga disebut turut mendorong aktivitas perdagangan, jasa, transportasi, dan UMKM.
“Daya beli masyarakat masih terjaga. Ini menunjukkan aktivitas ekonomi masyarakat terus bergerak,” kata Ria Norsan.
Sementara dari sisi produksi, sektor pertambangan menjadi salah satu penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi dengan kenaikan mencapai 34,14 persen. Selain itu, industri pengolahan bauksit dan alumina di kawasan Mempawah juga dinilai memberi kontribusi signifikan terhadap ekonomi Kalbar.
Menurut Ria Norsan, hilirisasi menjadi langkah penting agar Kalbar tidak hanya bergantung pada penjualan bahan mentah, tetapi mampu menghasilkan produk bernilai tambah tinggi.
“Hilirisasi harus diperkuat agar nilai tambah ekonomi tetap berada di Kalbar, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi Kalbar juga menaruh perhatian besar terhadap optimalisasi Pelabuhan Internasional Kijing sebagai penggerak baru pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurut Gubernur, keberadaan pelabuhan internasional tersebut akan memperkuat sistem logistik, memangkas biaya distribusi, meningkatkan daya saing ekspor, sekaligus membuka peluang investasi yang lebih luas.
“Selama ini banyak distribusi dan ekspor masih bergantung pada pelabuhan luar daerah. Dengan optimalisasi Pelabuhan Kijing, aktivitas industri dan ekspor akan lebih efisien dan kompetitif,” ujarnya.
Senada dengan itu, Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan menilai Kalbar selama ini kehilangan potensi fiskal karena aktivitas ekspor komoditas unggulan masih banyak tercatat melalui provinsi lain.
“Kita punya sumber daya alam besar, tetapi banyak ekspor tercatat di luar Kalbar karena keterbatasan fasilitas pelabuhan internasional,” katanya.
Ia menilai Pelabuhan Kijing harus menjadi tulang punggung industrialisasi Kalbar sekaligus memperkuat posisi ekonomi daerah di tingkat nasional maupun global.
“Kalau konektivitas logistik kuat, biaya distribusi turun, investasi masuk, maka kawasan industri akan tumbuh dan lapangan pekerjaan semakin terbuka,” jelas Krisantus.
Selain fokus pada investasi dan hilirisasi, Pemerintah Provinsi Kalbar juga menegaskan komitmen terhadap pemerataan pembangunan agar pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan hingga ke daerah-daerah.
Pembangunan infrastruktur, penguatan UMKM, sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan disebut tetap menjadi prioritas agar pertumbuhan ekonomi berlangsung secara inklusif.
Pada Triwulan I Tahun 2026, kontribusi ekonomi Kalbar terhadap perekonomian regional Kalimantan tercatat mencapai 17,61 persen. Angka tersebut memperkuat posisi Kalbar sebagai salah satu motor pertumbuhan ekonomi di Pulau Kalimantan.
Capaian ini juga menunjukkan peningkatan dibanding periode sebelumnya. Pada Triwulan I Tahun 2025 ekonomi Kalbar tumbuh 5 persen, sedangkan Triwulan IV Tahun 2025 berada di angka 5,62 persen.
Pemerintah Provinsi Kalbar bersama Bank Indonesia dan para pemangku kepentingan juga terus menjaga stabilitas inflasi daerah guna mempertahankan daya beli masyarakat dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.(Ara)
